REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pencari Fakta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan tidak berkunjung ke Myanmar pada bulan lalu atau merencanakan hal itu. Saat ini, tim tersebut sedang berada di fase awal pertukaran pendapat dengan pemerintah Myanmar untuk melakukan kunjungan ke sana.
"Tim ahli dari Fact-Finding Mission (FFM) tidak pergi ke Myanmar bulan lalu, tidak juga merencanakan hal itu. Keberangkatan ke sana baru akan dilakukan FFM setelah adanya keputusan melakukan perjalanan dan mendapatkan visa. Saat ini, FFM sedang berada di fase awal pembicaraan tentang kunjungan tersebut dengan pemerintah Myanmar," kata Juru Bicara Dewan HAM PBB Rolando Gomez kepada Republika.co.id melalui surel, Rabu (6/9).
Sebelumnya, Ketua Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman menyebutkan, dalam dua minggu mendatang, akan ada tim peneliti pencari fakta yang dikirim ke lapangan. Sama seperti yang dikatakan Gomez, Marzuki juga mengatakan, pihaknya akan memulai dari wilayah yang lebih dulu bisa mengeluarkan visa.
"Mudah-mudahan kami dapat bekerja segera. Terutama karena telah terjadi ekskalasi di sana," kata Marzuki usai melakukan konferensi pers di kantor Amnesty International Indonesia, Ahad (3/9).
Tim Pencari Fakta akan memulai dari wilayah yang lebih dulu bisa mengeluarkan visa. Marzuki akan meminta visa ke semua negara yang bersangkutan dengan kejadian itu, termasuk negara Myanmar sendiri.
"Juga ke negara-negara yang menerima dampaknya, yaitu Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Mana visa yang bisa segera dikeluarkan, itu yang akan kita pakai untuk penelitian awal," ujar dia.