REPUBLIKA.CO.ID, Setelah 80 tahun Deklarasi Balfour diresmikan, kepemimpinan lokal Palestina terpecah menjadi dua faksi, yaitu gerakan Hamas dan Fatah. Deklarasi Balfour merupakan pernyataan imperialis yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina.
Hamas dibentuk pada Desember 1987 setelah Intifadah pertama. Di bawah naungan Ikhwanul Muslimin, Hamas menciptakan salah satu entitas Islam terorganisir di Palestina.
Sementara itu, Fatah berasal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dibentuk oleh Liga Arab pada 1964. Fatah yang berusaha menyatukan beberapa gerakan dan partai, akhirnya diakui sebagai wakil rakyat Palestina.
Perjuangan antara kedua entitas tersebut dapat dilacak hingga Maret 2006. Saat itu Hamas membentuk sebuah pemerintahan setelah memenangkan pemilihan parlemen.
Namun, kemenangan Hamas justru memperburuk hubungan dengan Fatah, para pemimpin Barat, dan beberapa negara Arab. Hamas kemudian berhasil mengambil alih Jalur Gaza, sementara Fatah menguasai wilayah Tepi Barat.
Berikut upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua pihak yang bertikai, dilansir dari Daily News Egypt.
1. 2006-2007
Hamas memenangkan pemilihan parlemen, yang menyebabkan pertempuran sengit dengan Fatah. Pada Februari 2007, mendiang Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz di Mekah berinisiatif mengumpulkan perwakilan dari dua gerakan tersebut.
Perundingan ini mengarah pada kesepakatan untuk menghentikan kekerasan, menyatukan upaya untuk melawan pendudukan Israel, dan menciptakan pemerintah persatuan nasional Palestina. Namun, pada Juni di tahun yang sama, Hamas menggulingkan pemerintahan Fatah di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dari jalur rekonsiliasi tersebut.
Setelah itu, Gaza semakin tertekan oleh blokade Israel. Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat juga semakin terpisah.
2. 2008
Pada Maret, kedua pihak yang bertikai bertemu lagi di Sanaa, Yaman. Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Deklarasi Sanaa antara Azzam Al-Ahmad dari Fatah dan Moussa Abu Marzuk dari Hamas.
Mereka setuju untuk membuka dialog dan kembali ke panggung politik setelah ketegangan yang terjadi pada 2007. Namun, Fatah memprotes karena kesepakatan tersebut lebih menekankan dialog daripada membentuk pemerintah baru dan mengakui kekuatan PLO.
Hamas kemudian menjelaskan, mengakui PLO sama dengan menyetujui persyaratan yang dikeluarkan dalam Persetujuan Oslo 1993, yang mendorong solusi dua negara. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan ideologi politik utama Hamas bahwa Palestina adalah wilayah Muslim.
Di tahun yang sama, babak baru perundingan telah direncanakan di Kairo. Namun Hamas menolak untuk hadir, sebagai protes atas penangkapan yang dilakukan oleh Fatah terhadap anggota Hamas.
3. 2010-2011
Pada awal 2010, perundingan yang dimediasi oleh Mesir mengenai kemungkinan rekonsiliasi mulai membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Hal ini termasuk pemilihan presiden dan parlemen baru, serta perencanaan aparat keamanan.
Namun, Hamas memprotes karena usulan tersebut akan berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Satu titik perbedaan lainnya adalah, Hamas ingin perjanjian tersebut mendukung orang-orang Palestina untuk terus melawan kebijakan Israel, yang tentunya berlawanan dengan sikap kelompok Fatah.
Pada April 2011, Hamas setuju untuk berunding di Kairo, beberapa bulan setelah pemberontakan menggulingkan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Pada Mei, kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian bersejarah di markas besar Jenderal Intelijen Mesir, yaitu Perjanjian Kairo.
Keduanya bersumpah untuk terus melawan kebijakan Israel dan membentuk pemerintahan persatuan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang diimplementasikan.
4. 2012
Pemimpin Hamas dan Fatah setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kairo dalam sebuah pertemuan di Doha, Qatar. Persetujuan ini ditandatangani pada Februari oleh Abbas dan Khaled Meshaal.
Mereka sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan dengan agenda non-politik, terutama kabinet otokrat. Mereka juga sepakat untuk terus melawan kehadiran Israel, serta merekonstruksi Jalur Gaza dan melakukan persiapan pemilihan.
Perbedaan pendapat terjadi mengenai siapa yang akan memimpin kabinet dan apa yang akan dilakukan pemerintah baru terhadap kewajiban yang dilakukan oleh PLO (yang ditentang Hamas). Akhirnya pemilihan diboikot oleh Hamas, yang tidak mengizinkan adanya pemungutan suara di Gaza.
Mereka beralasan bahwa pemungutan suara itu suatu pelanggaran dan bahkan mempertanyakan legitimasi pemilihan. Pemilihan kemudian menghasilkan pembentukan pemerintahan persatuan berbasis di Ramallah.
5. 2014
Setelah penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi pada Juli 2013, Mesir menunda dukungannya terhadap upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kedua kelompok tersebut kembali bertemu pada April 2014, dan menyetujui pembentukan pemerintah persatuan.
Tidak ada kesepakatan yang dicapai saat Fatah memprotes bahwa Kabinet Hamas tetap menguasai jalur Gaza.
6. 2017
Setelah serangan mematikan Israel pada 2014, situasi kemanusiaan semakin memburuk di Gaza. Setelah itu, bentrokan berdarah dengan pasukan Israel kembali terjadi pada Juli 2017.
Pada Oktober, Hamas mengizinkan pemerintah persatuan yang berbasis Ramallah, untuk mengambil alih badan administratifnya. Mereka mengharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan baru dalam perundingan yang dimediasi oleh intelijen Mesir. Kedua belah pihak akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika