REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kepala badan intelijen domestik Australia ASIO Duncan Lewsi memperingatkan perlunya Pemerintah Federal menyadari campur tangan asing di berbagai universitas.
Lewis tidak bersedia menyebutkan pemerintah asing mana yang aktif melakukan campu tangan di kampus-kampus Australia. Dia juga tidak menyebutkan contoh campur tangan dimaksud. Namun dia menjelaskan mata-mata Australia telah mengamati permasalahan ini.
"Kita harus menyadari adanya kemungkinan campur tangan asing di universitas kita," kata Lewis dalam rapat Komite Senat di Canberra.
"Hal itu bisa mencakup berbagai isu. Bisa mulai dari perilaku mahasiswa asing, bisa dari perilaku staf konsuler asing terkait dosen-dosen universitas, bisa termasuk suasana atmosfir di universitas."
Lewis menegaskan memberikan informasi secara terbuka akan membahayakan kerja lembaganya. Namun kalangan pejabat Pemerintah Australia secara pribadi lebih terbuka.
Mereka menyebutkan Pemerintah Cina menerapkan pengaruhnya yang besar pada organisasi mahasiswa Cina di universitas-universitas Australia dan menuduh Beijing menggunakan kelompok tersebut untuk memata-matai mahasiswa Cina di Australia, serta menantang akademisi yang pandangannya berbeda dengan pandangan Partai Komunis Cina (PKC).
Para pejabat keamanan mengatakan Australia sekarang bekerja sama dengan negara mitra Five Eyes - Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru - untuk menyusun strategi menangani intrusi negara asing ke universitas-universitas di negara Barat.
Dia juga mendorong mahasiswa internasional untuk "terlibat secara terhormat" dengan ide-ide yang tidak mereka setujui, dan bukan "diam-diam menarik diri, atau secara membabi-buta mengutuk" sesuatu yang tak disetujuinya. Lewis mengatakan bahwa kekhawatirannya tentang campur tangan asing ini disampaikan oleh "hasil investigasi organisasi saya".
"Ini sebuah masalah, dan saya sangat mengidentifikasikan diri dengan komentar yang disampaikan oleh Sekretaris Adamson," katanya.
Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga turut dalam perdebatan ini dengan menyatakan bahwa mahsiswa internasional yang datang ke Australia harus mematuhi peraturan perundang-undangan Australia dan menjunjung tinggi kebebasan berbicara.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.