REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana menteri Irak telah memerintahkan penghentian sementara operasi militer di utara negara tersebut yang bertujuan merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi. Pemerintah Irak berupaya mencegah terjadinya pertempuran di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/10), Haider al-Abadi memerintahkan pasukan pemerintah untuk menunda operasi mereka selama 24 jam untuk memungkinkan berkoordinasi dengan pasukan Kurdi di daerah yang disengketakan dan di sepanjang perbatasan negara tersebut.
Penangguhan gerakan pasukan akan memungkinkan perwakilan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk penempatan tersebut. "Ini ditujukan untuk mencegah bentrokan dan pertumpahan darah di antara orang-orang di negara yang sama," ujarnya seperti dikutip dari laman Al Jazirah, Sabtu (28/10).
Keputusan Al-Abadi terjadi sehari setelah pasukan pemerintah dan pasukan Kurdi bentrok di dekat kota utara Mosul. Pekan lalu, pasukan Irak merebut kembali wilayah Kirkuk yang kaya minyak.
Wilayah ini telah dikuasai oleh orang Kurdi sejak tentara Irak melarikan diri dari kelompok ISIS pada tahun 2014. Kekerasan terjadi setelah referendum separatis pada 25 September, di mana 92 persen orang Kurdi mendukung kemerdekaan dari Irak.
Hal tersebut memicu ketegangan di antara kedua belah pihak. Sebelumnya, koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS mengatakan bahwa pasukan Irak dan Kurdi harus fokus pada dialog dan mengurangi ketegangan internal untuk memerangi musuh yang lebih besar.
"Kami mendorong dialog. Kami mencoba untuk membuat ketegangan menurun dan memfokuskan kembali usaha kami untuk mengalahkan ISIS," kata juru bicara koalisi Kolonel Ryan Dillon, kepada Rudaw, sebuah kantor berita di wilayah Kurdi Irak, dalam sebuah wawancara video.
Dillon awalnya mengatakan dalam wawancara bahwa ada "gencatan senjata" antara pasukan Irak dan Kurdi. Namun, ia kemudian mencabut ucapan tersebut, mencatat di Twitter bahwa sementara kedua belah pihak telah berbicara, itu adalah "gencatan senjata tidak resmi''. Ia menambahkan, tujuan utamanya adalah untuk mencegah kebangkitan kembali ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
