Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Cina Berpotensi Pimpin Program Perubahan Iklim PBB

Senin 06 Nov 2017 07:32 WIB

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Gita Amanda

Balai Kota Paris disinari lampu hijau bentuk ketidaksetujuan Paris atas keputusan Presiden AS menarik diri dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris.

Balai Kota Paris disinari lampu hijau bentuk ketidaksetujuan Paris atas keputusan Presiden AS menarik diri dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris.

Foto: EPA

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Cina berpotensi memimpin program perubahan iklim global dalam pertemuan perubahan iklim pertama PBB. Apalagi, Amerika Serikat memutuskan keluar dari Kesepakatan Paris.

Para delegasi negara-negara anggota PBB akan membicarakan kelanjutan pakta iklim yang dibuat di Bonn, Jerman, pada 2015 lalu. Dalam pertemuan di Jerman sudah disepakati migrasi pengunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi angin, matahari, atau sumber energi bersih lain.

AS memutuskan keluar dari pakta tersebut karena masih berkepentingan dengan migas. Namun, tak ada negara yang mengikuti langkah AS. Meski begitu, AS masih diberi kesempatan untuk hadir dalam pertemuan terkait perubahan iklim.

''Semua negara dunia termasuk negara-negara emerging economy jelas berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris,'' kata Menteri Lingkungan Hidup Maladewa Thor Abraham yang juga Ketua Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (OASIS) seperti dikutip Reuters, Ahad (5/11).

Fiji akan memimpin jalannya pembicaraan di Bonn. Isu perubahan iklim amat penting bagi Fiji dan anggota OASIS terkait kenaikan permukaan laut.

Sementara Cina dinilai masih di jalur yang tepat upaya pengurangan emisi pada 2030. Menurut seorang menteri lingkungan hidup, kondisi ini akan jadi 'iklan' gratis bagi Cina. Apalagi Beijing akan menawarkan program pasar karbon mulai tahun ini.

''Hasil pertemuan Bonn membuktikan proses atas Kesepakatan Paris tidak berhenti,'' kata pejabat kantor perubahan iklim Cina, Xi Zhenhua.

Xi juga berharap AS masih tetap berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris.

Kesepakatan Paris harus sudah mulai berjalan pada akhir 2018 mendatang. Peneliti dari Gabungan Saintis Pemerhati Perubahan Iklim Alden Meyer mengatakan pemerintah di dunia akan sangat diuji karena tujuan ambisius mereka pasti akan berhadapan dengan Kesepakatan Paris.

PBB menyebut, kenaikan suhu bumi mencapai tiga derajat Celcius di atas suhu masa sebelum Revolusi Industri terjadi. Kesepakatan Paris bertujuan membuat kenaikan suhu bumi ditahan di bawah dua derajat Celcius.

Berdasarkan data Badan Antariksa AS (NASA), 2017 akan jadi tahun terpanas setelah 2016. Akan ada banyak badai ekstrim, banjir, dan kebakaran hutan yang terjadi pada 2017.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA