REPUBLIKA.CO.ID,MEKSIKO CITY -- Pemerintah Honduras pada Sabtu (2/12) menunda jaminan konstitusi kepada negaranya dikarenakan terjadi kerusuhan akibat pemilihan umum. Pemerintahnya saat ini akan memberi lebih banyak kekuatan dan tanggung jawab kepada tentara dan polisi untuk menahan kerusuhan yang terjadi akibat pemilihan umum tersebut.

Hal itu menurut seorang pejabat konstitusional dilakukan dengan menangguhkan jaminan konstitusional negara. Kerusuhan yang terjadi dalam sebuah krisis pemilihan presiden itu memicu penjarahan terhadap toko-toko tengah kota dan demonstrasi besar di wilayah Meksiko.

Ebal Diaz, seorang pejabat tinggi dewan menteri, berbicara dalam sebuah program berita Honduras sesaat setelah tribun pemilihan negara Amerika Tengah, dengan mengatakan akan berusaha untuk melanjutkan penghitungan suara yang tertunda dan kontroversial pada Sabtu ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika