REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Pemerintah Ethiopia mengumumkan akan membebaskan semua tahanan politik yang ada di negara tersebut. Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn mengatakan, pembebasan itu juga akan diberlakukan pada tahanan politik yang sedang menunggu persidangan.
Otoritas juga akan menutup sebuah pusat penahanan terkemuka yang diduga digunakan menyiksa tahanan guna mendapatkan informasi. Termasuk salah satu penjara Maekelawi yang kerap digunakan untuk interogasi dengan metode ilegal pada 2013 lalu.
"Kebijakan ini dilakukan untuk membuka dialog politik," kata Desalegn seperti dilaporkan BBC, Rabu (3/1).
Meski demikian, masih belum jelas alasan dibalik kebijakan tersebut. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi alasan pelepasan itu. Namun, sebuah media lokal menghubungkannya dengan aksi massa di media sosial yang dimulai pada akhir Desember kemarin yang meningkatkan kesadaran akan penderitaan tahanan politik.
Ethiopia dituduh oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) menggunakan penangkapan massal guna menahan oposisi. Human Rights Watch (HRW) mengatakan pemerintah menggunakan undang-undang anti-terorisme untuk memenjarakan para pengkritiknya.
Jumlah tahanan politik yang ditangkap pemerintah Ethiopia tidak diketahui dengan pasti. Namun, ribuan orang diperkirakan telah ditahan sejak 2015 kemarin saat terjadi demonstrasi besar menuntut reformasi politik dan ekonomi.
Hailemariam Desalegn mengungkapkan, pemerintah akan mengubah penjara tersebut menjadi sebuah museum modern. Dia melanjutkan, nantinya fasilitas penahanan kriminal baru akan dibuka berdasarkan standar internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
