REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Badan bantuan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang menyelidiki pencurian bantuan pangan dari operasi penyelamatan nyawa di Ethiopia. Laporan ini diperoleh dari surat yang didapat oleh Associated Press.
Direktur Program Pangan Dunia (WFP) Ethiopia Claude Jibidar mengatakan dalam suratnya, bahwa WFP sangat prihatin dengan penjualan makanan berskala besar di beberapa pasar. "Tidak hanya menimbulkan risiko reputasi tetapi juga mengancam kapasitas kami untuk memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk orang-orang yang membutuhkan," katanya.
Jibidar mengatakan, sangat penting tindakan segera diambil untuk mengekang penyelewengan dan pengalihan makanan kemanusiaan di negara tersebut. Dia meminta organisasi mitra untuk berbagi setiap informasi atau kasus penyalahgunaan makanan, penyelewengan, atau pengalihan yang diketahui.
Surat itu bertanggal 5 April dan ditujukan kepada mitra kemanusiaan WFP di Ethiopia. Ethiopia mengalami kekeringan dan konflik internal sehingga menyebabkan 20 juta dari 120 juta penduduk negara itu bergantung pada bantuan.
Surat itu tidak menyebutkan kasus tertentu. Namun, dua pekerja bantuan mengatakan kepada AP, bahwa bantuan yang dicuri termasuk makanan yang cukup untuk 100 ribu orang. Paket makanan itu baru-baru ini ditemukan hilang dari sebuah gudang di Sheraro, sebuah kota yang terkena dampak buruk konflik di wilayah Tigray utara Ethiopia. Para pekerja bantuan berbicara tanpa menyebut nama karena sensitivitas masalah ini.
Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab mencuri bantuan dari gudang Sheraro yang sebelumnya dijarah oleh tentara Eritrea yang bersekutu dengan pemerintah federal Ethiopia dalam insiden terpisah. Salah satu pekerja bantuan mengatakan, itu dipasok oleh USAID dan akan didistribusikan oleh mitra.
USAID mengatakan, telah secara proaktif mengidentifikasi pengalihan baru-baru ini dari beberapa bantuannya di Ethiopia Utara. “Kami secara teratur berkomunikasi dengan mitra pelaksana kami mengenai insiden pengalihan yang dilaporkan dan terus memantau perkembangan secara cermat dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan pengalihan tersebut,” ujar badan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
