REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah AS berhenti beroperasi pada tengah malam, Jumat (19/1) setelah Partai Demokrat dan Partai Republik gagal mencapai kesepakatan akhir dalam pembahasan anggaran pemerintah. Mereka terbagi dalam perselisihan pahit mengenai keamanan imigrasi dan perbatasan.
Dalam sebuah sidang yang dramatis hingga larut malam, para senator memblokir RUU untuk memperpanjang anggaran pemerintah sampai 16 Februari. RUU tersebut membutuhkan 60 suara dari 100 anggota Senat, tapi gagal karena hanya mendapatkan 50 suara dukungan.
Sebagian besar anggota Partai Demokrat menentang RUU tersebut karena mereka masih mengupayakan anggaran perlindungan bagi ratusan ribu imigran muda. Perundingan sengit yang terjadi antara Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer pada menit-menit terakhir tidak membuahkan hasil dan pemerintah AS secara teknis kehabisan uang pada tengah malam itu.
Pemerintah AS secara resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (20/1), tepat saat Presiden AS Donald Trump memasuki tahun pertama pemerintahannya. Trump menyalahkan Partai Demokrat atas insiden ini.
"Malam ini, mereka menempatkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak kita yang rentan, dan kemampuan negara kita untuk melayani semua warga Amerika," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Presiden AS Donald Trump
Gedung Putih menyatakan tidak akan membahas masalah imigrasi sampai pemerintah bangkit dan beroperasi kembali. "Kami tidak akan menegosiasikan status imigran yang melanggar hukum sementara Partai Demokrat menahan warga negara kita yang tersandera oleh tuntutan sembrono mereka. Inilah perilaku pecundang, bukan legislator," tambahnya.
Sampai kesepakatan pendanaan selesai, sejumlah agen federal di seluruh negeri tidak dapat beroperasi. Ratusan ribu pekerja federal juga akan diberikan cuti sementara tanpa bayaran.
Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Republikan mengeluarkan RUU anggaran pada Kamis (18/1). Namun Partai Republik kemudian membutuhkan setidaknya 10 dukungan dari anggota Partai Demokrat untuk menyampaikan RUU itu di Senat. Hanya lima anggota Partai Demokrat yang memberikan suara dukungan untuk RUU tersebut, sementara lima lainnya menolak.
Para pemimpin Partai Demokrat menuntut agar RUU itu mencakup perlindungan terhadap sekitar 700 ribu imigran gelap dari deportasi. Para imigran yang dikenal dengan julukan "pemimpi" itu tiba di AS ketika masih anak-anak.
Meskipun ada perundingan bipartisan, para pemimpin Partai Republik menolak memasukkan anggaran perlindungan bagi imigran. Tidak ada pihak yang bersedia mundur. McConnell dan Schumer bersikeras mereka masih berkomitmen menemukan kesepakatan.
Trump mengatakan ingin memasukkan kesepakatan untuk imigran dalam paket legislatif yang lebih besar dan juga meningkatkan dana untuk biaya pembangunan dinding perbatasan antara AS dengan Meksiko.
Saat pemerintah tidak beroperasi, hanya staf penting pemerintah yang menangani keamanan publik dan keamanan nasional yang akan terus bekerja. Mereka mencakup lebih dari 1,3 juta orang yang bertugas aktif di militer. Mereka akan diminta bekerja namun tidak akan dibayar sampai anggaran diperbaharui.
Kebuntuan anggaran ini terjadi setelah Kongres berjuang selama berbulan-bulan untuk menyetujui pendanaan pemerintah dan perlindungan bagi imigran, yang kebanyakan berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah.
Mereka diberi status hukum sementara di bawah program Deferred Action for Childhood Arrivals yang digagas mantan Presiden Barack Obama. Pada September lalu, Trump mengumumkan dia mengakhiri program tersebut dan memberi Kongres waktu sampai 5 Maret untuk menghasilkan undang-undang baru.
Police tape marks a secured area of the Capitol, Friday, Jan. 19, 2018, in Washington, as a bitterly-divided Congress hurtles toward a government shutdown this weekend. ()
Ikuti Whatsapp Channel Republika