Korut dan Korea Selatan (Korsel) telah mengumumkan tim mereka akan berparade bersama di bawah sebuah bendera tunggal pada event Olimpiade Musim Dingin mendatang menyusul perundingan damai baru-baru ini. Tapi Malcolm Turnbull mengatakan pencairan ikatan kedua Korea ini bisa saja hanya bersifat hiasan saja.

"Kami jelas selalu menyambut baik [inisiatif seperti ini], di bidang olah raga, orang-orang berkumpul, tapi kita harus benar-benar jelas mengenai hal ini," kata Turnbull.

"Sejarah mengajarkan kita pelajaran yang sangat pahit. [Korsel] memiliki kebiasaan lama memaksakan kebijakan militerisasi mereka, dan kemudian mengalami ketenangan, mencoba meyakinkan orang mereka telah mengubah cara mereka, [padahal mereka] tidak mengubah apapun, dan kemudian kembali dengan menerapkan kebijakan keras mereka lagi," katanya.

PM Turnbull menyampaikan komentar ini saat melakukan lawatan ke sebuah pangkalan militer di Tokyo bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Kamis (18/1). Dalam kesempatan ini, PM Turnbull memeriksa peluncur rudal dari permukaan darat-ke-udara di markas tersebut, dan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bagaimana Jepang harus mempertahankan diri dari ancaman serangan.

Baik Australia maupun Jepang telah mendorong masyarakat global meningkatkan sanksi ekonomi terhadap rezim Korut yang memaksa mereka untuk meninggalkan program senjata nuklirnya. "Sinyal ke Korut adalah solidaritas mutlak antara Australia, Jepang, Amerika Serikat, Cina - dan tentu saja seluruh komunitas global," kata Turnbull.

"Kami harus mempertahankan sanksi-sanksi itu, itulah satu-satunya cara agar kita bisa menarik rezim nekat ini kembali ke akal sehatnya. Perdana Menteri Abe dan saya benar-benar memiliki pikiran yang sama mengenai hal itu."

Menteri Luar Negeri Jepang juga telah memperingatkan Korut bisa saja memutuskan ikut berpartisipasi dalam perundingan hanya untuk alasan  mengulur waktu untuk program senjata nuklirnya.

PM Malcolm Turnbull dan PM Jepang Shinzo Abe menurut rencana juga akan membahas kerja sama militer yang lebih erat dan perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memberikan pukulan besar bagi perundingan  TPP tahun lalu saat otoritas negara adidaya itu menarik diri dari kesepakatan tersebut.

Sementara 11 negara yang tersisa sudah berada di ambang penandatanganan kesepakatan baru tersebut di bulan November sebelum Kanada mengajukan keberatan pada menit-menit terakhir, dan membuat marah beberapa negara lain dan membahayakan keseluruhan kesepakatan.

Namun, PM Australia Malcolm Turnbull meramalkan TPP yang direvisi dapat ditandatangani secepatnya Bulan Maret mendatang  ketika para menteri perdagangan bertemu di Cile. "Perdana Menteri Abe dan saya sangat berkomitmen melakukannya. Kami menggunakan semua keterampilan persuasif kami, seperti misalnya, untuk memastikan agar kami dapat menyetujui hal tersebut," kata Turnbull.

"Perundingan TPP ini sangat nyata ada dalam kepentingan Australia dan kepentingan Jepang."

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.