Termasuk dalam rencana itu adalah fasilitas pinjaman baru pemerintah yang menyediakan dana hingga 3,8 miliar dolar AS senilai Rp 38 triliun untuk membantu usaha kecil dan menengah mencari target pasar di luar negeri. Rencananya PM Turnbull akan bergabung dengan Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne untuk meluncurkan startegi tersebut di Sydney.

Dalam wawancaranya di program AM dari ABC Radio, Senin pagi, Pyne mengatakan strategi ini sangat realistis bagi Australia. Ia juga mengatakan belum pernah ada pemerintahan yang memiliki tekad kuat untuk memajukan ekspor pertahanan untuk meningkatkan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

"Kita sudah mengekspor sejumlah besar suku cadang dan bushmaster protected vehicle [kendaraan militer sejenis truk yang dilengkapi senjata buatan Australia], hingga rudal anti-kapal yang disebut 'Nulka', serta banyak program militer gabungan, kapal perampung, dan sebagainya," katanya.

Tapi Pyne mengatakan di luar produk-produk yang sudah diekspor Australia tersebut, pemerintah federal Australia ingin agar ekspor pertahanannya bisa lebih bersaing ketat di dunia. Untuk lapangan kerja, Pyne menyatakan perkiraan lapangan pekerjaan yang bisa terbuka bisa mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu.

"Jadi 80 juta dolar AS senilai Rp 800 miliar selama empat tahun kedepan, ditambah fasilitas pinjaman investasi ekspor senilai 3,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 38 triliun. Kami mendirikan kantor ekspor pertahanan di Departemen Pertahanan, ada advokat ekspor pertahanan untuk advokasi ke luar negeri untuk mendukung orang-orang bekerja, seperti yang saya lakukan, ada program hibah untuk mendukung usaha kecil menengah yang ingin mengekspor, juga fokus yang ditingkatkan untuk pameran dan kampanye serta panjang, dan program untuk meningkatkan kemampuan para pemain ekspor pertahanan," katanya.

Pyne mengaku Australia memiliki reputasi yang sangat baik soal kualitas dan kemampuan, kini saatnya untuk membuatnya menjadi produk-produk dan pelayanan.

Membantu perusahaan dapat keuntungan dari perang

Salah satu strategi yang diajukan adalah pemerintah memberikan hibah dan bantuan bagi sejumlah perusahaan untuk mendapatkan pasar baru karena bank-bank tidak bisa memberikan pinjaman untuk bisnis ini. Tapi tentu kebijakan ini akan memberatkan sejumlah warga Australia, sebagai pembayar pajak, untuk 'membantu' perusahaan-perusahaan mendapat keuntungan dari perang. Pyne memberikan penjelasan pertanggungjawaban soal ini.

"Pasar utama kita adalah Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat disinilah mayoritas upaya kita akan dikerahkan dan sudah dilakukan," kata Pyne.

"Kita membutuhkan sekutu yang kuat dengan negara-negara tersebut dengan kemampuan dimana kita butuh militer yang dapat memastikan kita mempertahankan perdamaian dunia. Saya rasa tidak ada yang akan mempertanyakan peranan kita di Irak dan Suriah baru-baru ini dan di Afghanistan, mencoba membawa perdamaian di kawasan-kawasan tersebut. Ini yang negara Barat coba lakukan dan memastikan jika kita memiliki sebuah sistem internasional peraturan yang berbasis global, dan lebih dari itu memiliki militer yang kuat."

Artikel ini disadur dari wawancara Menteri Pertahanan Christopher Pyne dengan Sabra Lane dari ABC Radio, yang bisa Anda dengarkan disini.