REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA --Mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia dan Cina Ric Smith akan melakukan evaluasi terhadap keamanan kantor Departemen Perdana Menteri (PM&C) terkait terungkapnya file-file rahasia pemerintahan dari brankas rongsokan.
Mantan Sekretaris Dephan ini akan membuat tinjauan yang implikasinya berlaku bagi seluruh pegawai negeri. Review tersebut dilakukan terpisah dari penyelidikan yang dikelakukan Kepolisian Federal Australia (AFP) dan badan intelijen domestik ASIO
Sebelumnya Pemimpin Oposisi Bill Shorten menyatakan, para menteri kabinet harus dimintai pertanggungjawaban atas peran mereka mainkan dalam salah satu pelanggaran keamanan terbesar dalam sejarah Australia. Shorten menulis surat kepada Perdana Menteri Malcolm Turnbull mendesaknya untuk meninjau dan memperkuat penyimpanan dan perlindungan informasi pemerintahan yang sangat rahasia.
PM Turnbull mengatakan pelanggaran keamanan itu "mengejutkan" dan meminta PNS yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dipecat. Departemen Perdana Menteri dan Kabinet (PM & C) mengaku telah kehilangan dokumen tersebut.
Kepolisian Federal Australia telah melakukan penyelidikan atas pelanggaran keamanan tersebut, namun Shorten mengatakan hal itu tidak boleh hanya berfokus pada kalangan PNS. "Hasil akhirnya tidak bisa sekadar menyalahkan pihak menengah atau pejabat departemen yang dianggap bisa diberhentikan," katanya.
"Staf senior departemen yang bertanggungjawab di departemen itu dan menteri terkait perlu diminta pertanggungjawaban," ujarnya.
Berkas Kabinet mengungkapkan dokumen-dokumen yang tersisa di kantor Senator Penny Wong ketika pemerintahan Partai Buruh kalah dalam pemilu 2013, meskipun arsip-arsip itu dikunci dalam brankas. Para menteri kabinet sibuk meyakinkan mitra-mitra keamanan Australia bahwa Pemerintah dapat melindungi informasi yang sangat rahasia.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.