REPUBLIKA.CO.ID, CUCUTA -- Kolombia dan Brasil memperketat pengawasan perbatasan dengan Venezuela, Kamis (8/2). Kedua negara tersebut bergulat dengan peningkatan ratusan ribu pengungsi Venezuela yang melarikan diri dari kemelut ekonomi memburuk.
Dalam kunjungan ke perbatasan, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos mengatakan akan memberlakukan pengendalian ketat bagi pendatang, menangguhkan kartu masuk harian baru untuk orang Venezuela dan mengerahkan 3.000 petugas keamanan baru di sepanjang perbatasan, termasuk 2.120 tentara tambahan.
Saat berbicara di Cucuta, kota perbatasan Kolombia berpenduduk sekitar 670 ribu jiwa, Santos memperingatkan pemerintahannya akan secara ketat menghukum setiap perilaku melanggar hukum orang Venezuela di tengah kekhawatiran akan peningkatan kejahatan. Dia mengatakan Kolombia menghabiskan jutaan dolar untuk mendukung pendatang tersebut.
Menteri Pertahanan Brasil Raul Jungmann, yang berbicara di kota perbatasan Boa Vista, mengatakan pemerintah juga mengerahkan lebih banyak tentara dan mulai merelokasi puluhan ribu pengungsi Venezuela yang telah melewati perbatasan terbuka untuk mencari makanan, pekerjaan dan tempat tinggal.
Kedua negara mengatakan mereka akan mengambil tindakan menghitung jumlah migran Venezuela yang telah memasuki wilayah mereka. Brasil melalui sensus dan Kolombia melalui sebuah pendaftaran.
Langkah memperketat perbatasan dapat mengancam katup pengaman sosial utama bagi warga Venezuela yang putus asa karena hiperinflasi dan resesi parah menguasai negara mereka yang kaya minyak. Langkah tersebut juga mengisyaratkan frustrasi regional yang meningkat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang tidak populer. Maduro akan mencalonkan diri kembali pada 22 April di tengah kondisi yang menurut penilaian Amerika Serikat dan negara-negara lain diciptakan untuk melawan oposisi yang terbelah.
Nicolas Maduro
Maduro diperkirakan akan memenangkan pemilihan ulang meski ada resesi yang kini memasuki tahun kelima. "Saya ingin mengulangi kepada Presiden Maduro. Ini adalah hasil dari kebijakan Anda, ini bukan kesalahan orang Kolombia dan ini adalah hasil polakan Anda untuk menerima bantuan kemanusiaan yang ditawarkan dalam segala hal, tidak hanya dari Kolombia tapi juga dari masyarakat internasional," kata Santos.
Pejabat pemerintah Venezuela tidak membalas permintaan komentar, dan Maduro menghindari topik tersebut selama pidato pada sore hari. Pada Kamis, Amerika Serikat mengecam keputusan pemerintah Venezuela pekan ini menetapkan tanggal pemilihan presiden tanpa adanya jaminan hal itu akan bebasdan adil.
Langkah itu diambil setelah gagalnya pembicaraan mediasi di Republik Dominika antara pemerintah Maduro dan koalisi oposisi. Oposisi telah melobi agar pemilihan umum ditunda hingga akhir tahun untuk memberi lebih banyak waktu untuk memilih kandidat, karena dua pemimpin utama telah dilarang untuk mencalonkan diri.
Anggota kelompok bernama Kelompok Lima, yang memantau kemelut di Venezuela, yang mencakup beberapa negara Amerika Latin dan Amerika Serikat serta Kanada, dijadwalkan bertemu di Peru pada pekan depan untuk menyampaikan tanggapan atas keputusan Maduro guna terus maju dalam pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika