REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Warga Palestina telah melakukan demonstrasi penolakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, pemindahan dikabarkan tetap dilakukan bahkan dipercepat.
Juru runding utama Palestina yang telah membeku sejak 2014 Saeb Erekat mengatakan, langkah AS tersebut menunjukkan tekad untuk melanggar hukum internasional, menghancurkan solusi dua negara dan memprovokasi perasaan rakyat Palestina dan semua orang Arab, Muslim dan Kristen di seluruh dunia.
Erekat yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan, Trump dan timnya telah mendiskualifikasi AS menjadi bagian dari solusi antara konflik Israel dan Palestina.
"Sebaliknya, dunia sekarang melihat bahwa mereka adalah bagian dari masalah," ujar dia.
Yerusalem Timur yang adalah milik Palestina disita Israel pada 1967 dan kemudian dianeksasi sebagai ibu kota sebuah negara masa depan. Trump mengumumkan pada Desember bahwa negaranya akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Tindakan ini akan diwujudkan dengan memindahkan Kedutaan Besar pada Mei ini. Tindakan tersebut sekaligus melanggar kebijakan selama puluhan tahun oleh masyarakat internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
