REPUBLIKA.CO.ID, Setelah bertahun-tahun mengalami kekisruhan, Pemerintah Kota Perth, Australia Barat terancam dihentikan kegiatannya dan pemecatan para pejabatnya kini mungkin dilakukan.

Namun proses menuju ke tahap itu kompleks dan panjang dengan pelbagai kemungkinannya.

Apa yang terjadi dengan pemkot ini dan siapa yang berwenang menentukan nasibnya?

Situasinya sekarang

Menteri Urusan Pemerintahan Daerah di Australia Barat David Templeman membenarkan pihaknya ingin menghentikan kegiatan pemkot tersebut, namun menunggu sampai Jumat (2/3/2018) bagaimana dia akan hal tersebut.

Templeman menyebut posisi pemkot "tidak dapat dipertahankan" dan telah mengabaikan kepentingan para warganya.

Salah satu pilihannya yaitu memberikan peringatan, yang berarti pemkot memiliki waktu 21 hari untuk meyakinkan Menteri Templeman agar jangan menghentikan operasional mereka.

Pilihan lainnya yaitu penghentian segera dan meminta penyelidikan terhadap operasional pemkot tersebut.

Opsi terakhir ini berpotensi lebih serius, karena penyelidikan tersebut dapat membuat rekomendasi pemecatan para pejabat pemkot.

Apa yang terjadi

Pemkot ini mengalami kisruh bertahun-tahun setelah skandal penerimaan hadiah dan perjalanan yang telah menimpa Walikota Lisa Scaffidi.

Sejak isu itu pertama kali muncul, pemkot terbelah dalam faksi pendukung setia Scaffidi dan pejabat lainnya yang menentangnya.

Di tengah kekisruhan itu, pemkot sering dituduh tidak berfungsi. Dalam satu kejadian, dua pejabat (councillor) Reece Harley dan James Limnios saling tuding melakukan penyuapan.

Pekan lalu, CEO Pemkot Perth Martin Mileham mengambil cuti panjang akibat stress dengan alasan masalah di tempat kerja. Pengganti sementara, Robert Mianich, pekan ini juga cuti ketika mayoritas councillor akan menunjuk staf senior untuk menjabat posisi tersebut.

Kemarin Wakil Walikota Jemma Green menuduh Walikota Scaffidi coba "menjatuhkan pemkot". Walikota Scaffidi membantah tuduhan ini.

ABC melaporkan kemarin, staf pemkot paling senior menyuarakan kekhawatirannya tentang "tempat kerja yang tidak aman" hampir dua tahun terakhir.

Bagaimana sekarang

Kepastiannya akan diketahui pada hari Jumat, namun situasinya secara umum bisa digambarkan.

Jika peringatan dikeluarkan, pemkot akan dihentikan operasionalnya dalam tiga minggu kecuali jika dapat meyakinkan Menteri terkait.

Jika sebuah panel dibentuk untuk melakukan penyelidikan, hal itu berpotensi ke arah penyelidikan lainnya, sementara pemkot akan tetap ditangguhkan sementara.

Penyelidikan itu berwenang dengan komisi khusus dan akan merekomendasikan pemecatan atau pemulihan operasinal pemkot. Menteri terkait tidak dapat melakukan pemecatan kecuali ada rekomendasi.

Kedua opsi ini akan menjadikan operasional pemkot dijalankan oleh para komisaris yang ditunjuk selama masa penangguhan.

Mereka biasanya sosok berpengalaman atau mantan pemangku kepentingan setempat.

Bila terjadi pemecatan

Hal itu mungkin dilakukan jika dibentuk panel penyelidikan, namun kemungkinan ini masih jauh.

Namun, jika pemecatan para councillor akhirnya terjadi, pemilu lokal bisa digelar walaupun hal ini memakan waktu lama.

Undang-undang menyatakan pemilu harus digelar "sesegera mungkin" setelah terjadinya pemecatan, namun hanya disebutkan waktunya dalam dua tahun.

Waktu antara pemecatan councillor dan pemilu baru, operasinya pemkot akan dijalankan komisaris yang ditunjuk Pemerintah.

Tidak ada halangan bagi para councillor saat ini untuk tetap maju dalam pemilu, kecuali jika didiskualifikasi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Misalnya, jika Walikota Scaffidi akhirnya diskors atau diskualifikasi karena melanggar UU Pemerintahan Daerah terkait pemberian hadiah dan perjalanan, dan hukuman ini berlaku pada saat pemilu, maka dia dilarang maju.

Kejadian sebelumnya

Kejadian yang dialami Pemkot Perth juga pernah dialami banyak pemkot lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Pemkot Exmouth, Canning, York, Wyndham-East Kimberley dan Ashburton misalnya, semuanya pernah mendapatkan peringatan dalam satu dekade terakhir.

Ketika City of Canning dibubarkan pada tahun 2014, misalnya, dibutuhkan lebih dari setahun sebelum terbentuknya Pemkot yang baru hasil pemilu.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika