REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (28/2), mengeluarkan sebuah undang-undang yang mempromosikan hubungan AS-Taiwan. Padahal sebelumnya AS telah diperingatkan oleh Cina terkait hubungannya dengan Taiwan yang akan mengancam stabilitas di Selat Taiwan.
Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi bagian dari 'Satu Cina', sehingga tidak memenuhi syarat untuk hubungan antarnegara dan tidak pernah menolak penggunaan kekuatan bersenjata untuk membawa pulau ini berada di bawah kendalinya.
Senat meloloskan UU Perjalanan Taiwan dengan persetujuan bulat. UU ini telah lolos dari DPR AS pada Januari juga tanpa hambatan. Perundang-undangan tersebut hanya membutuhkan tanda tangan Presiden Donald Trump untuk menjadi UU.
RUU tersebut mengatakan bahwa seharusnya kebijakan AS mengizinkan pejabat di semua tingkat melakukan perjalanan ke Taiwan untuk bertemu rekan-rekan mereka di Taiwan, maupun mengizinkan pejabat tinggi Taiwan untuk memasuki AS dengan status baik dan bertemu dengan pejabat AS, serta mendorong ekonomi Taiwan dan perwakilan budaya untuk melakukan bisnis di AS.
Pejabat Gedung Putih tidak segera menanggapi saat ditanya apakah Trump berencana menandatangani undang-undang tersebut. Tidak biasa bagi seorang presiden untuk membatalkan sebuah RUU yang telah lolos dengan suara bulat.
Kementerian Luar Negeri Cina tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari RUU Senat tersebut. Kantor Kepresidenan Taiwan mengatakan bahwa AS adalah sekutu internasional yang paling penting dan akan membahas masalah ini dengan negara tersebut, serta memperkuat hubungan lebih lanjut.
AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan namun terikat oleh UU untuk membantunya mempertahankan diri dan menjadi sumber utama pasokan alutsista. Cina secara teratur mengatakan bahwa Taiwan adalah isu paling sensitif dalam hubungannya dengan Washington.
Cina telah menjadi semakin bermusuhan dengan Taiwan sejak pemilihan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan sebagai presiden pada tahun 2016. Cina mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, sebuah garis merah bagi pemimpin Partai Komunis di Beijing, meskipun dia mengatakan bahwa hanya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
