REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kementerian Luar Negeri Filipina pada Sabtu (10/3), membalas Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein yang mengeluarkan pernyataan tidak bertanggung jawab dan tidak sopan terhadap Presiden Rodrigo Duterte. Filipina memperingatkan bahwa ucapan semacam itu dapat menjadi preseden berbahaya.
Duterte mengecam Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad al-Hussein, yang dalam jumpa pers pada Jumat (9/3) menyarankan Duterte menemui psikiater. Pernyataan Zeid itu muncul setelah kementerian kehakiman Filipina mengajukan petisi di pengadilan Manila, yang meminta pengumuman lebih dari 600 terduga gerilyawan komunis, termasuk seorang pelapor khusus PBB, yang dianggap "teroris".
Petisi tersebut termasuk terhadap Victoria Tauli-Corpuz, yang diangkat pada 2014 menjadi pelapor khusus PBB untuk hak masyarakat adat, yang dianggap terdaftar sebagai anggota penting kelompok pemberontak Maois. Tauli-Corpuz telah mengecam pemerintah, menyebut keluhan tersebut tidak berdasar, berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
Zeid mengatakan bahwa serangan Duterte terhadap pelapor khusus PBB tidak bisa dimaafkan dan Dewan HAM PBB harus mengambil sikap. Ia mengatakan bahwa pemimpin Filipina perlu menyerahkan dirinya untuk pemeriksaan kejiwaan.
"Filipina tidak peduli atas komentar yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati yang dilontarkan Komisioner Tinggi HAM PBB, yang memberikan penilaian yang tidak semestinya terhadap Presiden Republik Filipina," kata Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano.
Duterte juga berulang kali menghina Pelapor Khusus PBB bidang Pembunuhan di Luar Hukum Agnes Callamard, yang Manila nilai bias dan tidak memenuhi syarat karena kritiknya terhadap perang melawan narkotika, yang dijalankan Presiden Duterte. Filipina menyambut penyelidikan PBB terhadap perang Duterte terhadap obat-obatan, namun keberatan jika Callamard yang memimpin proses itu.
Cayetano mengatakan dalam sebuah pernyataan yang sangat tegas bahwa Filipina terganggu oleh "cara di mana pejabat HAM PBB dapat melangkahi mandatnya dan menghina pemimpin negara-negara anggota tanpa memberi mereka proses terlebih dahulu.
"Ini bisa menjadi preseden berbahaya bahwa dewan harus segera mengatakan bahwa negara anggota juga bisa menjadi korban mereka yang berusaha mempolitisir dan meleburkan HAM untuk merusak pemerintah yang sah," katanya.
Cayetano mengatakan pejabat HAM PBB mungkin tidak menyadari bahwa dia sebenarnya digunakan dalam usaha mengacaukan pemerintahan sah oleh para pihak dengan agenda melayani diri sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika