REPUBLIKA.CO.ID, Dua tahun lalu, Aung San Suu Kyi membawa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk memerintah di Myanmar di tengah harapan dan dukungan dari banyak pemerintahan di dunia.
Ketika dia tiba di Australia untuk bisa menghadiri KTT Khusus ASEAN-Australia akhir pekan ini, sambutan yang diterima Suun Kyi akan dingin, dipengaruhi oleh kemajuan terbatas yang dilakukan pemerintahnya terhadap berbagai isu politik dan ekonomi.
Secara khusus, keprihatinan akan diungkapkan karena tindakan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya, dan penolakan Suu Kyi untuk mencela hal tersebut. Untuk sebagian besar karier politiknya selama 30 tahun, Suu Kyi adalah sosok yang dihormati dan terasa jauh.
Sebagai tahanan politik paling terkenal di dunia, dia menjadi, seperti yang dijelaskan oleh seorang penulis biografi, "sandera yang sempurna", contoh sosok demokratis yang ditangkap oleh rezim militer yang kejam.
Sejak dibebaskan dari status sebagai tahanan rumah pada tahun 2010, kisah mengenai Suu Kyi telah berlanjut dengan cepat. Pada bulan April 2012, tampilnya dia ke panggung legislatif Myanmar mengindikasikan bahwa negara tersebut perlahan-lahan bangkit dari kediktatoran jangka panjang.
Peralihan kekuasaan yang damai ke partainya pada tahun 2015, pada pemilihan umum demokratis pertama secara terbuka dalam beberapa generasi, memberikan harapan bahwa masalah terburuk dari negara tersebut telah menjadi sejarah.
Aung San Suu Kyi memiliki dukungan luas dan kontrol terhadap Pemerintah, namun tentara memiliki lebih banyak kekuasaan. Reuters
Konstitusi Myanmar yang disusun oleh militer pada 2008 menempatkan angkatan bersenjata di pusat semua aktivitas keamanan, terlepas dari dominasi legislatif. Militer masih mengendalikan kementerian keamanan utama, menunjuk menteri pertahanan, urusan dalam negeri dan urusan perbatasan.
Ini berarti tidak ada pengawasan sipil terhadap kegiatan militer. Partai NLD memimpin koalisi dengan angkatan bersenjata: pengaturan yang berpotensi tidak stabil yang memerlukan perhatian konstan dari eselon tinggi NLD yang semakin menua.
Di mata para kritikus, Suu Kyi sangat bergantung pada nasihat dari sekelompok kecil tokoh elitis ini. Sikapnya yang penyendiri juga menyulitkan dia membangun pemerintahan yang efektif dengan banyak orang Myanmar khawatir dia tidak mengerti rasa frustrasi mereka.
Para pendukung NLD bersikukuh bahwa pemimpin mereka patut mendapat simpati, terutama jika menyangkut berurusan dengan angkatan bersenjata.
Mereka berusaha mengingatkan kita bahwa partai tersebut mencoba mewujudkan transformasi nasional yang tidak pasti, namun akan memakan waktu beberapa dekade sebelum rata-rata kualitas hidup warga negara Myanmar mendekati kualitas hidup warga Asia Tenggara lainnya.
Krisis Rohingya
Perkembangan yang paling merusak selama masa pemerintahan NLD adalah kampanye brutal "kontra-teror" militer di negara bagian Rakhine utara, yang merupakan tempat tinggal etnis Rohingya dan penganut agama minoritas.
Kampanye tersebut menyebabkan eksodus setidaknya 671.000 orang melintasi perbatasan ke Bangladesh. Meskipun telah tinggal di negara ini dari generasi ke generasi, Rohingya bukanlah salah satu kelompok etnis Myanmar yang diakui dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk mendapat status kewarganegaraan.
Situasi buruk pengungsi Rohingya Myanmar, sebuah kelompok etnis minoritas Muslim yang dianggap tidak memiliki negara di tanah air mereka dan ditahan di negara-negara transit, sangat suram.
PBB memperkirakan populasi warga Rohingya yang terusir dan mengungsi di Distrik Bazar Cox di Bangladesh sekarang mencapai 884.000 jiwa.
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia baru-baru ini menyebut Negara Bagian Rakhine Utara sebagai satu "rumah pembantaian manusia paling produktif akhir-akhir ini".
Ini adalah situasi suram, dimana tidak ada perbaikan yang cepat. Pemerintah Myanmar dan Bangladesh telah menyetujui untuk memulangkan kembali sebagian orang yang telah terusir, namun banyak dari orang-orang ini kemungkinan tidak akan pernah kembali ke rumah mereka di negara bagian Rakhine Utara.
Bukti dari apa yang oleh seorang juru bicara senior PBB disebut "pembersihan etnis" menunjukkan bahwa, dari sudut pandang Pemerintah Myanmar, operasi terhadap warga Rohingya telah berhasil.
Sentimen-sentimen keji anti-Rohingya dari kelompok penganut agama Budha di Negara Bagian Rakhine adalah sebuah komplikasi lebih lanjut. Ini tidak membantu sentimen anti-Muslim tersebar luas di seluruh negeri.
Para pendukung NLD sering berusaha untuk memberi tekanan pengendalian militer terhadap kementerian-kementerian keamanan untuk mengurangi tanggung jawab atas situasi ini pada pemerintah terpilih. Tapi situasi ini telah berlangsung jauh melampaui rasa malu Aung San Suu Kyi.
Krisis Rohingya tahun 2017 dapat menjadi salah satu episode yang paling mengerikan dari pembunuhan yang diperintahkan oleh negara, pemerkosaan dan penjarahan di abad ini. Hal ini tidak mengherankan jika mereka ingin menghindari menjadi bagian dari kesalahan ini.
Orang-orang yang bekerja di wilayah Rakhine di Myanmar, di mana penduduk desa menuduh pelanggaran hak asasi manusia. ABC News: Liam Cochrane
Konsekuensi politik dan ekonomi
Dalam konteks bencana ini, NLD telah gagal menegaskan perbedaan mereka dengan angkatan bersenjata.
Sebuah laporan mengatakan bahwa pelanggaran sistematis hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya di Rakhine Myanmar termasuk dalam kerangka genosida yang didefinisikan. Supplied: Queen Mary University of London ISCI
Dalam prakteknya, tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan, dan keengganan Suu Kyi untuk secara terbuka bersinggungan dengan topik tersebut mungkin telah merusak citranya secara keseluruhan.
Alih-alih dikenang sebagai penyelamat demokrasi Myanmar, reputasinya sekarang akan ditentukan oleh keterlibatannya dengan pembantaian terencana anti-Rohingya tahun 2017. Tragedi besarnya bagi Myanmar adalah bahwa sejumlah sekutu lama sekarang telah berpaling.
Dapat dipahami, sejumlah mantan pendukung NLD dari seluruh dunia telah menyuarakan peringatan mereka dan desakan untuk memberikan sanksi dan boikot terus meningkat.
Begitu juga suara yang terus berlanjut menuntut keadilan bagi korban kejahatan Myanmar, termasuk bagi para jurnalis yang membantu mengungkap pembantaian tersebut.
Sejumlah investor asing, setidaknya yang berasal dari masyarakat demokratis, cenderung meredam antusiasme mereka kapanpun ada pembicaraan tentang kejahatan perang dan pembersihan etnis. Kepentingan komersial China dan Rusia tidak akan ketinggalan dalam mengisi ruang apapun yang tersedia.
Peran Australia
Di KTT Khusus ASEAN-Australia, yang dirancang untuk membangun keamanan dan kemakmuran regional, Australia tentu harus memberi perhatian ekstra kepada Myanmar.
Sebagai permulaan, Suu Kyi harus diberi kesempatan untuk menjelaskan kebijakan yang sudah dilakukanya, sehingga pemerintah Australia mengerti dan bisa memberikan reaksi yang sesuai di masa depan.
Namun, di mana saja ketika penjelasannya kurang, dan bilamana terdapat bukti bahwa Pemerintah NLD yang dipimpim Suu Kyi telah menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, maka tekanan yang tepat harus diterapkan.
Departemen Pertahanan Australia akan menghabiskan hampir 400 ribu dolar AS untuk pelajaran bahasa Inggris dan pelatihan untuk militer Myanmar sepanjang tahun 2017-2018.
Keterlibatan ini seharusnya tidak menghalangi pengenaan sanksi yang ditargetkan terhadap personil militer yang dicurigai melakukan tindakan kriminal. Pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis telah menyia-nyiakan hampir semua niat baik yang dibangun selama puluhan tahun dari perjuangan melawan pemerintahan militer.
Koalisi Suu Kyi sekarang berada di pusat kegagalan ini, dan sementara fakta tersebut tampaknya masih belum menjadi suatu isu bagi banyak tokoh-tokoh senior di Myanmar, Australia harus memandang masalah itu dengan kritis dan obyektif di situasi yang terus memburuk ini.
Nicholas Farrelly adalah Associate Dean di College of Asia and the Pacific, Universitas Nasional Australia; Adam Simpson adalah Direktur Program Pascasarjana di University of South Australia.
Artikel ini pertama kali dimuat di The Conversation.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika