REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Media Pemerintah Cina telah mengeluarkan 'peringatan tegas' yang menyarankan agar para mahasiswa untuk tidak mendaftar di universitas-universitas Australia. Peringatan tersebut dikeluarkan setelah serangkaian tuduhan publik bahwa Australia menunda visa karena alasan bermotif politik.
Banyak pelajar dan cendekiawan Cina telah mengatakan bahwa aplikasi visa Australia mereka telah berjalan 'lama' sejak tahun 2015, dengan sebagian besar dari mereka yang terkena dampak dari latar belakang teknik atau teknologi. "Australia mengira kami mata-mata akademik, atau ada semacam konspirasi besar di belakang kami," kata seorang mahasiswa.
"Bukankah itu konyol? Kami hanya ingin pergi ke sana untuk belajar. Tidak serumit itu."
Awal bulan ini, Dewan Beasiswa Cina di bawah Kementerian Pendidikan Cina juga mengingatkan mahasiswa bahwa "untuk menghindari kerugian yang tidak perlu yang disebabkan oleh aplikasi visa Australia, kami ingin mengingatkan para mahasiswa yang pergi ke Australia untuk membuat sejumlah rencana cadangan".
"Teliti kebijakan visa Australia, dan pilih negara serta institusi tempat anda ingin belajar dengan seksama," tambahnya.
Tuduhan penundaan dalam memproses permohonan visa terjadi menyusul peningkatan ketegangan antara kedua negara. Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengeluarkan peringatan keras kepada mahasiswa universitas Cina yang berafiliasi dengan Partai Komunis, mendesak mereka untuk menghormati kebebasan berbicara di Australia.
Cina juga bereaksi keras terhadap usulan undang-undang campur tangan asing, menuduh Pemerintah Australia membuat komentar "tak bertanggung jawab" yang telah melukai "kepercayaan timbal balik politik", setelah Australia mengumumkan perbaikan terbesar dari undang-undang spionase dan intelijen dalam beberapa dasawarsa di tengah meningkatnya kekhawatiran atas gangguan internasional di Australia.
Global Times, sebuah surat kabar milik Pemerintah Cina, baru-baru ini menyalahkan "retorika anti-Cina" di Australia atas pemrosesan visa berkepanjangan bagi mahasiswa Cina. Surat kabar itu juga memberi tahu para mahasiswa untuk "tidak pergi ke Australia" untuk sementara waktu: "Tidak ada gunanya membiarkan Pemerintah Australia yang berpikiran sempit menyabot masa depan Anda!"
Menunda ketimbang menolak
Banyak mahasiswa, yang frustrasi karena menunggu, setuju dengan sentimen Global Times. "Departemen imigrasi telah menunda, bukannya langsung menolak permohonan kami," kata seorang mahasiswa.
Setelah didanai oleh Pemerintah Cina, mahasiswa, yang meminta untuk tetap anonim, itu diterima dalam program PhD Juli lalu, dan sekarang lima bulan melewati pendaftaran bulan Oktober yang dijadwalkan. Mereka menunggu visa meskipun Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan bahwa 90 persen dari kategori visanya diproses dalam 74 hari.
"Jika mereka menolak memberi saya visa Oktober lalu, saya bisa pergi ke Kanada dengan pendanaan yang sama," kata mereka.
"Tapi sekarang sudah Maret dan sudah tidak ada tempat lagi di universitas."
Mahasiswa itu mengatakan mereka merasa bahwa Australia membahayakan masa depan mereka dan membuat mereka membayar untuk ketegangan politik antara kedua negara. "Jika saya tidak pergi ke Australia tahun ini, saya tidak akan memenuhi syarat untuk menerima hibah CSC lain dalam lima tahun, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa - jika saya berasal dari keluarga kaya, saya akan pergi ke negara lain untuk belajar sekarang ini," kata mereka.
"Perang Dingin sudah lama berlalu, ini juga menyakiti akademisi Australia."
Mahasiswa itu adalah anggota dari grup obrolan daring berjumlah 200 orang bagi mahasiswa dan cendekiawan yang telah ditawari tempat di universitas Australia dan mendapatkan pendanaan.
Dalam kelompok, yang "penuh dengan negativitas", itu lebih dari 80 anggota telah menunggu visa mereka lebih dari enam bulan dan kehilangan tenggat waktu pendaftaran mereka -waktu menunggu terlama dalam kelompok itu, saat ini, adalah 18 bulan.
Jasmine Deng, 26 tahun, seorang mahasiswa PhD bioteknologi yang diterima di sebuah universitas bergengsi Australia, mengatakan bahwa ia "cemas" dan "sangat khawatir" karena ini bisa terjadi padanya. Selain itu, programnya mengharuskan ia untuk tiba di Australia paling lama akhir Mei.
"[Keterlambatan visa] menciptakan banyak ketidakpastian dan tekanan yang tidak perlu bagi para mahasiswa dan bisa membahayakan rencana studi luar negeri kami," sebutnya.
Tak spesifik untuk warga Cina
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 16 Maret, Kedutaan Besar Australia di Beijing mengatakan pihaknya mengakui "bahwa sejumlah kecil mahasiswa penelitian dan peneliti mengalami penundaan visa, yang menyebabkan stres pada beberapa individu".
Juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan, pada tahun 2016 hingga 2017 sudah dikeluarkan 2.630 visa subkelas 408 dan 80.423 visa subkelas 500 kepada warga negara Cina -ini setara dengan 99 dan 97 persen dari jumlah yang mengajukan. "Waktu untuk penyelesaian pemeriksaan ini bervariasi dari satu kasus ke kasus lain, tergantung pada kondisi individu," kata juru bicara itu.
"Persyaratan ini tidak baru dan tidak spesifik untuk warga negara China; mereka berlaku untuk semua pemohon visa terlepas dari negara asal mereka."
Fiona Zammit, CEO dari Dewan Penelitian Pasca Sarjana Australia, mengatakan bahwa lembaganya mengetahui kasus-kasus di mana aplikasi untuk visa oleh mahasiswa Cina membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. "Dalam tiga atau empat kasus, penundaan itu telah menyebabkan para mahasiswa memilih untuk pergi ke negara lain," kata Zammit.
"Penundaan yang tidak perlu dan bisa dihindari berpotensi memengaruhi kandidat dari berbagai negara dan membahayakan penerimaan mahasiswa internasional dan pendapatan dari biaya masuk."
Kementerian Pendidikan Cina tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
