REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sejumlah politisi dan anggota kepolisian diduga terlibat dalam kerusuhan anti-muslim di Sri Lanka. Mantan Presiden Mahinda Rajapaksa bahkan disebut-sebut ikut serta dalam kekerasan komunal yang mengguncang negara itu beberapa waktu lalu.
Seperti dilaporkan Reuters (25/3) merujuk pada sejumlah saksi, pejabat dan rekaman CCTV memperlihatkan campur tangan Mahinda Rajapaksa serta sejumlah politisi dan anggota polisi dalam insiden tersebut. Keterlibatan itu pula yang membuat pemerintah Sri Lanka kehilangan kontrol keamanan negara yang berujung pada pecahnya konflik.
Keterlibatan para politisi itu memperlihatkan jika kerusuhan yang terjadi pada awal Maret itu bukan kegiatan spontanitas semata. Konflik yang dipicu oleh para ekstremis Budha dan pidato kebencian yang tersebar di media sosial tidak terjadi dalam sekejap.
Keterangan korban dan saksi mata yang didukung dengan rekaman CCTV itu juga memperlihatkan keterlibatan satuan polisi elit dan satuan detasemen khusus (STF). Mereka terekam mengaiaya pemuka agama dan pemimpin kaum muslim.
Meski demikian, Mahinda Rajapaksa bersama sejumlah politisi lainnya membantah keterlibatan tersebut. Sedangkan Komandan STF setempat menolak memberikan keterangan akan keikutsertaab mereka dalam insiden kerusuhan itu. Kepolisian Sri Lanka tengah menyelidiki lebih lanjut dugaan campur tangan yang dilakukan.
"Unit investigasi khusus sedang melakukan penyelidikan keterlibatan polisi dalam insiden itu. Unit kedua juga telah dikerahkan untuk memeriksa peran aktor politik dibalik peristiwa tersebut," kata Juru Bicara Kepolisian Nasional, termasuk STF Ruwan Gunasekera.
Merujuk pada rekaman CCTV, terlihat jika polisi mempersilahkan sekelompok orang menerobos ke dalam masjid Noor Jummah di diatrik Digana, Kandy. Masjid itu tengah mendapatkan penjagaan dari sejumlah aparat kepolisian.
Rekaman menunjukan massa yang menembus masuk kedalam masjid multi-lantai, dimana politisi lokal Samantha Perera terlihat mengarahkan mereka ke lantai atas bangunan. Perera kemudian membantah hal tersebut. Perera mengaku mencoba menenangkan amukan massa. Dia melanjutkan, tanpa dia sadari massa telah menerobos masuk dan menghancurkan tempat ibadah kaum muslim tersebut.
"Saya penganut Budha yang taat dan saya tidak menghasut kekerasan terhadap siapa pun," kata Samantha Perera.
Juru Bicara Kabinet Sri Lanka Rajitha Senaratne mengatakan, Samantha Perera saat ini tengah menjalani proses penyelidikan oleh aparat. Senaratne mengatakan, Perera diperiksa meyusul dugaan keterlibatan atas penyerangan di salah satu toko warga muslim. Dia melanjutkan, Perera menyerang toko tersebut menggunakan batu.
Senaratne mengungkapkan, selain Perera, sedikitnya tiga orang politisi partai SLPP (Sri Lanka Podujana Peramuna) termasuk politisi nasional juga sedang menjalani proses serupa. Dia mengatakan, satu orang politisi SLPP lainnya juga tengah diamankan akibat membakar masjid. Meski demikian, Sebaratne mengatakan, semua politisi yang menjalani pemeriksaan itu membantah terlibat dalam kekerasan.
"Ada motif politik untuk mendiskreditkan saya, Mahinda Rajapaksa dan partai," kata Perera.
Seperti diketahui, kekerasan komunal yang terjadi di Sri Lanka membuat Presiden Maithripala Sirisena memberlakukan 10 hari masa darurat. Hal itu dia lakukan guna mengendalikan kerusuhan anti-muslim di negaranya. Pada masa darurat tersebut, pemerintan Sri Lanka juga akan menindak tegas tindakan provokatif melalui jejaring sosial Facebook.
Belakangan, Sirisena telah mencabut masa darurat nasional tersebut. 'Setelah menilai situasi keselamatan publik, saya menginstruksikan untuk mencabut keadaan darurat dari tengah malam kemarin," kata Sirisena di akun Twitter-nya.
Media setempat melaporkan dua orang tewas dan ratusan properti milik Muslim dan lebih dari 20 masjid rusak. Ketegangan telah meningkat di antara kedua komunitas tersebut selama setahun terakhir.
Beberapa kelompok Buddha garis keras menuduh Muslim memaksakan orang untuk masuk Islam dan merusak situs arkeologi. Beberapa nasionalis Buddha juga telah memprotes kehadiran Sri Lanka terhadap pencari suaka Muslim Rohingya.
Dewan Muslim Sri Lanka (MCSL), sebuah badan yang menjadi wadah organisasi Muslim di negara tersebut mengecam kerusuhan di Ampara. MCSL mendesak pemerintah melakukan penyelidikan yang tidak memihak dan menangkap semua pelaku. MCSL mengaku jenuh menyaksikan umat Muslim di Sri Lanka kerap menjadi sasaran kekerasan kelompok Buddha garis keras.
"Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua warganya terlepas dari kepercayaan agama, kasta, atau entitas," kata MCSL dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika