REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Perhitungan awal hasil pemilihan Presiden Mesir mengindikasikan kemenangan Abdel Fattah al-Sisi yang akan membuatnya menjadi presiden Mesir untuk kali ke dua, Kamis (29/3). Hanya saja, jumlah suara bagi Sisi lebih rendah dibanding empat tahun lalu.
Hasil perhitungan suara resmi akan diumumkan pada 2 April mendatang. Proses Pilpres Mesir 2018 menuai protes karena hanya mempertahankan para aristokrat di puncak kekuasaan dan tak ada bedanya kondisi saat ini dengan sebelum Arab Spring pada 2011.
Pemilih yang memilik Sisi pada 2018 ini diprediksi mencapai 40 persen atau di bawah perolehan pada 2014 sebesar 47 persen. Sisi sendiri berhasil meraih kursi presiden setelah mengalahkan Mohamed Mursi pada 2013 setelah sempat terjadi upaya kudeta dua tahun sebelumnya.
Kantor berita pemerintah Mesir menyatakan 59 juta pemilih dimana sebagian besarnya adalah pemilih muda. ''Rakyat Mesir telah memilih presiden mereka,'' tulis surat kabar milik pemerintah Mesir, Al-Arham.
Meski begitu, banyak pemilih diduga hanya menggugurkan kewajiban untuk mengikuti pemilu tapi tidak memilih Sisi. ''Semua laporan awal menunjukkan menurunnya angka partisipasi pilpres 2018 dibanding 20114 meski semua upaya sudah dilakukan,'' kata peneliti Tahrir Institute for Middle East Policy, Timothy Kaldas.
Namun, belum diketahui jelas konsekuensi seperti apa yang akan dihadapkan pemerintah karena turunnya angka partisipasi pilpres ini. Otoritas dan berbagai media di Mesir dikerahkan untuk meyakinkan para memilih agar datang ke TPS saat hari pilpres. Taktik lain juga digunakan, membayar para pemilih dan memberi insentif setelanya.
Semua oposisi potensial akhirnya mundur dari pencalonan Presiden Mesir pada awal tahun ini setelah mengaku diintimidasi militer. Komisi Pemilihan Umum Mesir menyatakan Pilpres 2018 akan berlangsung jujur dan adil dan berharap ada calon lain dalam pemilu tahun ini.
Sebelumnya, Mesir tengah menjalakan Pilpres 2018 selama dua hari pada awal pekan ini. Sisi kembali mencalonkan diri setelah empat tahun menjabat mulai 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika