REPUBLIKA.CO.ID, PHNOMPENH -- Jepang menandatangani perjanjian hibah dan pinjaman dengan Kamboja senilai lebih dari Rp900 miliar pada Ahad (8/4). Perjanjian hibah dan pinjaman ini dilakukan di tengah kekhawatiran penumpasan oleh Perdana Menteri Hun Sen terhadap penentang pemerintah menjelang pemilihan umum pada Juli.
Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dan timpalan Kamboja-nya, Prak Sokhonn, menandatangani perjanjian hibah 4,6 juta dolar AS (Rp46 miliar lebih) dan pinjaman 86 juta dolar AS (sekitar Rp860 miliar) untuk pembangunan ekonomi dan tenaga listrik di ibu kota Kamboja, Phnompenh.
Oposisi utama Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada November atas permintaan pemerintah. Hal itu mendorong beberapa negara Barat mengutuk tindakan keras itu, memotong bantuan, dan memberlakukan larangan visa pada beberapa anggota partai berkuasa.
Kelompok hak asasi manusia dan anggota oposisi mendesak Tokyo untuk mengambil sikap lebih kuat terhadap Hun Sen, tetapi Jepang menyatakan akan terus mendukung pemilihan umum dan tidak akan mencampuri yang dikatakannya urusan dalam negeri Kamboja.
Hun Sen pada Ahad memuji Jepang atas bantuan keuangannya, tetapi mengecam para penentang. "Sementara Jepang, teman, memberikan bantuan kepada Kamboja, beberapa orang jahat meracuni berita itu seburuk yang mereka lakukan," kata Hun Sen di Facebook-nya.
Dalam pertemuan dengan Hun Sen pada Ahad, Menteri Luar Negeri Kono menyatakan Jepang akan membantu Kamboja untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 203o. Demikian kata pembantu Hun Sen, Eang Sophalleth. Dalam pernyataan baru-baru ini kepada Reuters, Kentaro Sonoura, penasihat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mendesak pesaing politik Kamboja mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri kemelut politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
