REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Utara (Korut) mengaku siap menghentikan program nuklir mereka. Korut bahkan bersedia membongkar fasilitas uji coba nuklir tersebut. Langkah ini berbeda dengan sikap-sikap terdahulu yang menolak intervensi asing.
"Korut tidak lagi membutuhkan uji coba nuklir atau rudal jelajah antar benua karena sudah mencapai tujuan pengembangan persenjataan nuklir," kata Pemimpin Korut Kim Jong-un kepada kantor berita negara KCNA, Sabtu (21/4).
Pernyataan itu dilontarkan Kim menyusul pertemuan dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in yang dilanjutkan dengan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat (AS). Kim mengatakan, denuklirisasi dilakukan guna mengejar pertumbuhan ekonomi negara dan perdamaian di Semenanjung Korea.
Baca juga, Tak Biasa, Kim Jong-un Ajak Korsel Berdialog.
Niatan itu juga sudah disampaikan Kim dalam rapat pleno komite pleno Partai Buruh, yang berkuasa di Korut. Pembongkaran terhadap fasilitas nuklir dilakukan agar penhentian uji coba senjata tersebut dapat dilakukan secara transparan.
Kim mengatakan, Korut akan berusaha sebisa mungkin untuk membangun ekonomi sosialis yang kuat dan nyata. Harapannya, hal tersebut akan meningkatkan standar hidup masyarakat melalui mobilisasi semua sumber daya manusia dan material negara.
Presiden AS Donald Trump menyambut baik niatan Kim Jong-un itu. Dia mengatakan, Paman Sam kini sudah tak sabar untuk segera mengadakan pertemuan dengan Korut.
Pertemuan kedua negara rencananya akan dilakukan pada akhir Mei atau awal Juni tahun ini. Meski demikian, hingga saat ini masih belum ada rincian mengenai waktu dan tempat dari pertemuan tersebut.
"Korut sepakat untuk menangguhkan seluruh uji coba dan menutup fasilitas nuklir. Ini merupakan kabar baik bagi Korut dan kemajuan besar bagi dunia! Tak sabar untuk segera bertemu," kata Donald Trump melalui akun Twitter-nya.
Pemerintah Korsel megantakan, keputusan yang diambil Korut merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam proses denuklirisasi Semenanjung Korea. Kebijakan itu akan membuat kondisi yang menguntungkan jelang pertemuan dengan AS.
Uji coba nuklir pertama yang dilakukan Korut pada 2006 lalu membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjatuhkan sejumlah sanksi kepada negara tersebut. Belakagan, PBB kian mengetatkan sanksi yang meminta dunia internasional untuk memutuskan hubungan dagang dengan Korut.
AS meminta tekanan tetap diberikan kepada negara yang dipimpin Kim Jong-un jelang pertemuan yang disepakati. Hal itu harus terus dilakukan hingga Korut benar-benar menyerahkan senjata nuklir mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika