REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta dan mengajak negara-negara di dunia memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Hal ini ia sampaikan ketika berpidato di sebuah acara perayaan menyambut pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem pada Ahad (13/5).
"Pindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem karena ini memajukan perdamaian, dan itu karena Anda tidak mendasarkan perdamaian pada landasan kebohongan," kata Netanyahu kepada para hadirin.
Ia menegaskan, apa pun yang terjadi, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel. "Di bawah perjanjian damai apa pun yang dapat Anda bayangkan, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel," ujarnya.
Israel mengatakan, sebanyak 86 negara dengan misi diplomatik di negaranya diundang ke acara perayaan pemindahan kedubes AS ke Yerusalem. Namun hanya 33 perwakilan yang memastikan hadir.
Dua di antaranya adalah perwakilan Guatemala dan Paraguay yang telah berencana mengikuti jejak AS memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Perwakilan Uni Eropa di Israel telah mengatakan tidak akan menghadiri acara perayaan pemindahan kedubes AS ke Yerusalem.
"Uni Eropa akan menghormati konsensus internasional di Yerusalem, termasuk di lokasi representasi diplomatik mereka sampai status terakhir Yerusalem diselesaikan," kata Perwakilan Uni Eropa di Israel melalui akun Twitternya akhir pekan lalu.
Pada Maret lalu, Presiden Guatemala Jimmy Morales mengatakan akan memindahkan kedubesnya untuk Israel ke Yerusalem. Hal ini akan dilakukan pada 16 Mei mendatang.
Sedangkan Paraguay berencana memindahkan kedubesnya untuk Israel ke Yerusalem pada akhir bulan ini. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon.
Pada April lalu, Netanyahu mengklaim terdapat sekitar enam negara yang rutin mendiskusikan pemindahan kedubesnya ke Yerusalem. Kendati demikian, ia tak mengungkap negara mana saja yang kerap menjalin diskusi dengannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika