REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai, perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine memicu keprihatinan pada lingkup Asia Tenggara, bahkan dunia. Ia berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan secara tepat.
Menurut Din, tiada lain jalan lain kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
"Saya meminta untuk adanya pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnik Rohingya yang kebetulan beragama Islam," tutur Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (28/5).
Hal ini disampaikan Din saat bertemu dengan State Councillor Myanmar, Aung San Suu Kyi di Ibu Kota Myanmar Pyi Pyi Twa, pada Jumat (25/5). Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah tokoh agama dunia ini berlangsung di kantor Su Kyi. Mereka terlibat dialog terbuka dan akrab.
Baca juga, Suu Kyi: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
Suu Kyi memberi tanggapan dengan menyatakan, Myanmar sudah mengamalkan demokrasi dan sangat menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai demokrasi. Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.
Sejumlah tokoh agama dunia yang turut hadir antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev. Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett (tokoh Kristiani Eropa), Madame Vinu Aram tokoh umat Hindu dari India, dan Rev. Koichi Sugino.
Bersama para tokoh lintas agama Myanmar, mereka menemui Aung San Suu Kyi untuk menyampaikan surat para tokoh Agama Dunia untuk Bangsa Myanmar. Surat yang dihasilkan dari Konsultasi Tingkat Tinggi selama dua hari sebelumnya di Yangon ini mengandung pesan dan ajakan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dengan semangat kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi.
Aung San Suu Kyi menerima dengan senang hati atas kunjungan dan surat tersebut. Di antaranya terkait usulan delegasi untuk adanya Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018. "Konferensi diharapkan menjadi tonggal penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan," ucap Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
