REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping pada Selasa(10/7) menjanjikan paket pinjaman sebesar 20 miliar dolar AS atau Rp 286 triliun ke negara-negara Timur Tengah. Cina juga akan memberi dana sekitar 106 juta dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan.
Bantuan tersebut sebagai bentuk upaya Xi untuk menghidupkan kembali ekonomi di wilayah itu. Beijing telah meningkatkan keterlibatannya di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya saat negara-negara Arab memainkan peran penting dalam penandatanganan inisiatif Belt and Road. Inisiatif tersebut merupakan rencana kebijakan luar negeri untuk jalur perdagangan kuat yang menghubungkan Cina dengan Asia tengah dan tenggara.
"Pembangunan adalah kunci untuk menyelesaikan banyak masalah keamanan di Timur Tengah. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan terus terang, tidak takut perbedaan, tidak menghindari masalah, dan memiliki diskusi yang luas pada setiap aspek kebijakan luar negeri dan strategi pembangunan," ujar Xi kepada sebuah pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Arab di ibu kota Cina.
Xi mengatakan, Cina akan menawarkan bantuan senilai 15 juta dolar AS ke Palestina untuk mendukung pembangunan ekonomi. Cina juga akan menyediakan lebih dari 91 juta dolar AS ke Yordania, Lebanon, Suriah, dan Yaman.
Menurut Xi, sebuah konsorsium bank dari Cina dan negara-negara Arab, dengan dana khusus sebesar 3 miliar dolar AS, juga akan dibentuk. "Pinjaman itu akan mendanai rencana rekonstruksi ekonomi dan kebangkitan industri yang akan mencakup kerja sama dalam minyak dan gas, nuklir, dan energi bersih," kata Xi.
Dia mendesak pihak yang terkait untuk menghormati konsensus internasional dalam perselisihan Israel-Palestina. Ia juga menyerukan agar perselisihan ditangani dengan cara yang adil, untuk menghindari gangguan regional.
Cina, yang secara tradisional memainkan peran kecil dalam konflik atau diplomasi Timur Tengah, telah berusaha untuk lebih terlibat dalam menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama.
Cina mengatakan mereka tetap berpegang pada kebijakan "tidak campur tangan" ketika menawarkan bantuan keuangan. Ia mengatakan kesepakatan untuk negara-negara berkembang, yang bersama dengan pembangunan, dapat membantu menyelesaikan ketegangan politik, agama, dan budaya.
Cina menerapkan pola dukungan ekonomi tersebut, serta rezim keamanan yang ketat, ke wilayah barat Xinjiang. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengkritik pendekatan tersebut. Mereka mengatakan tindakan keras itu semakin memicu ketegangan antara minoritas Muslim Uighur dan mayoritas etnis Han.
Baca: Cina Beri Bantuan Palestina Belasan Juta Dolar AS
Ikuti Whatsapp Channel Republika