Rabu 22 Aug 2018 21:24 WIB

Krisis Pemerintahan Australia, 10 Menteri Ingin Mundur

Pemerintahan PM Turnbull tidak stabil.

Red: Nur Aini
Perdana Menter Australia Malcolm Turnbull di KTT APEC di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11).
Foto: Jorge Silva/Pool Photo via AP
Perdana Menter Australia Malcolm Turnbull di KTT APEC di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11).

REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sedang dalam krisis. Sebanyak 10 anggota parlemen yang duduk di frontbench atau menterinya, menawarkan untuk mengundurkan diri.

Peter Dutton yang sebelumnya menantang kepemimpinan PM Turnbull juga meminta rekan-rekannya untuk terus berupaya untuk menggantikan PM Turnbull.

 

"Saya bicara ke rekan-rekan, saya tidak akan bertele-tele soal itu," kata Dutton kepada stasiun radio 3AW.

Dutton keluar dari kementerian pada Selasa (21/08), setelah PM Turnbull menang tipis dengan tujuh suara dalam pemungutan suara internal di partainya. Pada Rabu (22/08), Dutton menggunakan posisinya yang kini menjadi bagian dari 'backbench' untuk menjelaskan kebijakannya soal pajak dari tagihan listrik untuk keluarga.

"Otomatis akan mengurangi 10 persen untuk tagihan listrik dan warga akan langsung merasakan dampak itu," katanya kepada radio Triple M.

Dari pantauan ABC, menteri dalam kabinet PM Turnbull lainnya, Greg Hunt, Michael Keenan dan Steve Ciobo, serta Menteri Kewarganegaraan Alan Tudge, menawarkan pengunduran diri, tetapi tawaran tersebut belum disetujui. Menteri Pembangunan Internasional Concetta Fierravanti-Wells sebelumnya telah mengundurkan diri, karena menuduh pemerintah menjadi terlalu kiri.

Lima menteri lainnya yang lebih junior juga telah menawarkan pengunduran diri mereka. Hal itu menyulitkan PM Turnbull untuk mempertimbangkannya. Namun sejauh ini PM Turnbull belum menyetujui.

Sementara itu, pemimpin oposisi, Bill Shortern menuntut agar PM Turnbull tidak membuat keputusan besar jika ketidakstabilan masih berlanjut.

"Mengingat kejadian-kejadian pekan ini, ketidakpastian di tubuh kepemimpinan Pemerintahan Koalisi Nasional Liberal, dan potensi dari pemilihan umum dalam jangka waktu dekat, saya meminta Anda segera berhenti mengambil tindakan yang mungkin mengikat keputusan pemerintah yang akan datang, sesuai dengan konvensi yang berlaku," tulis Shorten kepada PM Turnbull.

Shorten mengatakan termasuk dalam permintaannya kepada PM Turnbull adalah soal kebijakan utama, penunjukan jabatan, kontrak-kontrak dan komitmen yang dapat mempengaruhi negosiasi internasional. PM Turnbull menegaskan masalah kepemimpinan di tubuh partainya telah diselesaikan.

"Mungkin akan ada keputusan untuk menentukan tanggal pemilihan umum pada hari Jumat," kata salah satu sumber kepada ABC dan mengatakan bahwa dalam masalah persiapan menjelang pemilu koalisi kalah dibandingkan persiapan Partai Buruh.

"Kami tidak punya kekuatan dan belum siap bertempur."

Artikel ini dirangkum dari laporan aslinya dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di sini.

sumber : http://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-22/pemerintah-australia-krisis/10151510
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement