REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Krisis kepemimpinan di Canberra sepertinya akan menunda kesepakatan perdagangan bebas antara Australia dan Indonesia. ABC mendapatkan informasi jika perjanjian kedua negara yang telah melewati negosiasi selama bertahun-tahun, kini berada di ujung tanduk.
Jabatan Perdana Menteri Australia yang diperebutkan akan berdampak pada kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan. Hasil akhir dari perjanjian dan penandatanganan antara Australia dan Indonesia menjadi tidak pasti.
- PM Australia Malcolm Turnbull seharusnya bertemu Presiden Joko Widodo pekan depan
- Sebelumnya direncanakan agar kedua pemimpin umumkan perjanjian kesepakatan dagang
- Perjalanan ke Indonesia dibatalkan jika ada pergantian perdana menteri di Australia
- Kini belum ada kejelasan kapan kesepakatan akan dicapai
PM Malcolm Turnbull sebelumnya dijadwalkan berangkat ke Indonesia, pekan depan sebagai bagian dari kunjungan ke Asia Tenggara dan Pasifik. Para pejabat di Australia menilai dapat menyelesaikan ketidaksetujuan dalam perjanjian yang sudah terjadi berkepanjangan dengan Indonesia.
Mereka berencana agar PM Turnbull dan Presiden Joko Widodo membuat pengumuman bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Pengumuman itu nantinya akan menjadi tonggak baru bagi Perdana Menteri Australia dalam menjalin hubungan dengan Indonesia. Namun krisis kepemimpinan di Australia telah membuat rencana menjadi buyar, dan membuat mereka yang terlibat dalam kesepakatan tersebut menjadi frustrasi.
Jika PM Turnbull diganti pada Jumat (24/08), maka perjalanan ke Indonesia akan dibatalkan. Hal itu membuat tidak jelas kapan kesepakatan akan diselesaikan atau ditandatangani oleh siapapun menjadi Perdana Menteri.
Malcolm Turnbull sebelumnya telah menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas memiliki "kualitas tinggi". Perjanjian itu dapat mengubah hubungan strategis antara Australia dan Indonesia, serta meningkatkan hubungan ekonomi. Sentimen proteksi yang kuat di Indoensia telah membuat pemerintah Australia dipaksa untuk mempersempit ruang lingkup dan ambisi kesepakatan.
Kedua negara sebelumnya telah menjanjikan bahwa pencapaian kesepakatan telah semakin dekat. Namun, keduanya kehilangan tenggat waktu untuk menyelesaikannya akhir tahun lalu.
Pejabat Australia telah menegaskan bahwa penundaan tersebut. tidak akan membatalkan perjanjian yang sedang digagas. Mereka juga yakin jika perjanjian akan segera diumumkan dan ditandatangani.
Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika