REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — PBB menyambut baik pembebasan sebanyak 75 anak dari Tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar pada Jumat (31/8). Langkah ini diharapkan dapat terus berlanjut atau dengan kata lain semua anak yang ada dalam militer negara itu dibebaskan.
“Ini adalah langkah penting dalam perlindungan terhadap anak-anak di negara itu,” ujar juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric.
Baca: Aktivis Buddha: Kekejaman ke Muslim Rohingya Seperti Nazi
Menurut Dujarric, Virginia Gamba selaku kepala utusan khusus untuk anak-anak dalam konflik bersenjata sangat menyambut baik langkah Myanmar. Pada Mei lalu, Gamba melakukan kunjungan ke negara Asia Tenggara tersebut.
Selain meminta pembebasan anak-anak dari pasukan militer, Gamba juga disebut menyarankan agar undang-undang hak anak segera diadopsi Myanmar. Tak hanya itu, akses ke sejumlah negara bagian yaitu Rakhine, Shan, dan Kahn juga diminta dilakukan oleh pemerintah negara itu.
“Dia (Gamba) telah menyerukan pembebasan semua anak yang tersisa dari jajaran Tatmadaw dan melanjutkan kerjasama dengan PBB,” jelas Dujarric.
PBB mengatakan tidak memiliki catatan rinci jumlah anak-anak yang bergabung dalam Tatmadaw, serta militer negara lainnya di seluruh dunia. Namun, pada Juni lalu, Gamba mengatakan ada sekitar 21 ribu anak yang bergabung dengan pasukan bersenjata dan menjadi korban pelanggaran berat terhadap hak mereka.
Lebih dari 10 ribu anak di dunia juga telah tewas akibat pelanggaran berat tersebut pada 2017. Sementara di Myanmar, secara keseluruhan pembebasan 849 anak dari pasukan militer telah dilakukan sejak 2012
Ikuti Whatsapp Channel Republika
