Kamis 01 Nov 2018 12:50 WIB

Larangan Latihan Militer Berlaku di Perbatasan Dua Korea

Dua Korea menyapakati perjanjian militer di Pyongyang.

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Nur Aini
 Personil tentara Korea Selatan berpatroli di jermbatan penghubung Korea Selatan dan Korea Utara di desa perbatasan Panmunjom, Peju, Korsel, Sabtu (22/8). (AP/Ahn Young-joon)
Personil tentara Korea Selatan berpatroli di jermbatan penghubung Korea Selatan dan Korea Utara di desa perbatasan Panmunjom, Peju, Korsel, Sabtu (22/8). (AP/Ahn Young-joon)

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Zona larangan terbang dan latihan militer di dekat perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) mulai berlaku pada Kamis (1/11). Langkah itu adalah bagian dari perjanjian militer yang ditandatangani dalam pertemuan puncak antar-Korea bulan lalu di Pyongyang.

Perjanjian mencakup penghentian semua tindakan bermusuhan dan penghapusan secara bertahap ranjau darat serta pos penjagaan di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ).

"Korea Selatan dan Korea Utara sepenuhnya menghilangkan bahaya bentrokan militer melalui perjanjian militer," kata Presiden Korsel Moon Jae-in kepada parlemen, Kamis (1/11), dikutip Channel News Asia.

"Kedua Korea dan Amerika Serikat akan mencapai denuklirisasi lengkap dari semenanjung Korea dan perdamaian abadi berdasarkan kepercayaan yang kuat," ujar dia.

Zona larangan terbang memanjang sejauh 40 km di Korut dan Korsel dari Jalur Demarkasi Militer (MDL) di timur dan 20 km di barat untuk pesawat sayap tetap. Kesepakatan itu juga melarang adanya latihan langsung yang melibatkan pesawat sayap tetap dan senjata yang dipandu dari udara ke darat di zona larangan terbang.

Korsel dan Amerika Serikat (AS) telah mengadakan latihan militer semacam itu secara rutin sampai akhirnya menghentikan latihan gabungan tersebut pada Juni lalu. Ada pembatasan yang berbeda pada helikopter, pesawat tak berawak, dan balon. Pengecualian juga diberikan untuk operasi komersial dan non-militer seperti medis, bencana, dan penggunaan pertanian.

"Kami akan secara menyeluruh memverifikasi implementasi kesepakatan dari pihak Korut, termasuk gerakannya pada latihan militer di sekitar MDL dan apakah itu sesuai dengan zona larangan terbang," kata Kementerian Pertahanan Korsel dalam sebuah pernyataan.

Zona larangan terbang adalah kunci yang menentukan bagi Washington karena akan secara efektif melarang latihan udara. Sekutu sepakat untuk menghentikan latihan pertahanan udara Vigilant Ace yang direncanakan akan dilakukan pada Desember, untuk memacu pembicaraan nuklir dengan Pyongyang. Sementara Korsel mengatakan mereka telah memulai dua latihan militer pada Senin (31/10) di luar daerah terlarang.

Pemimpin Korut Kim Jong-un berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi selama melakukan pertemuan bersejarah pada Juni lalu dengan Presiden AS Donald Trump. Namun, Pyongyang telah gagal memenuhi tuntutan AS untuk melakukan langkah-langkah, seperti merusak persenjataannya dan mengungkap fasilitas dan material nuklirnya secara penuh.

Agen mata-mata Korsel mengatakan Korut sedang mempersiapkan inspeksi internasional di beberapa lokasi uji coba nuklir dan rudal. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berencana untuk bertemu rekannya dari Korut pekan depan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement