Menurut organisasi Israel, Peace Now, sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden AS, terdapat lonjakan tender cukup pesat untuk pembangunan permukiman Israel. Pada 2017 dan 2018, terdapat tender untuk pembangunan 3.154 dan 3.167 unit rumah. Padahal pada 2016, hanya terdapat 42 pembangunan rumah.
Pada Maret 2017, kabinet keamanan Israel juga telah mengumumkan rencana untuk membangun permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Hal itu jelas melanggar Konvensi Jenewa. Sebab dalam konvensi itu diatur bahwa negara-negara dilarang memindahkan warganya ke tanah atau wilayah yang diduduki.
Bulan lalu, pelapor khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia (HAM) di Palestina yang diduduki, Michael Lynk, melaporkan situasi itu di Majelis Umum. Ia mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan untuk menghentikan aneksasi Israel di Tepi Barat dan sekitarnya melalui perluasan permukiman.
"Kegagalan untuk melakukannya kemungkinan akan mendorong Israel meresmikan aneksasi ke dalam hukum domestik," kata Lynk memperingatkan.
Menurutnya, Dewan Keamanan PBB perlu memastikan Israel memenuhi kewajibannya sebagai anggota PBB di bawah hukum internasional. Sebab Israel belum mematuhi lebih dari 40 resolusi Dewan Keamanan dan sekitar 100 resolusi Majelis Umum.
Dalam peringatan 50 tahun pendudukan Israel di Tepi Barat pada 2017, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah tak akan pernah meniadakan permukiman ilegal. "Kami di sini untuk tinggal, selamanya. Kami akan memperdalam akar kami, membangun, memperkuat, dan memukimkan," ujar Netanyahu.
Saat ini terdapat 600-750 ribu pemukim Israel yang tinggal di 150 permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman itu berdiri di tanah yang telah didambakan rakyat Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
