REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Pendidikan Australia Dan Tehan mengisyaratkan perubahan kurikulum nasional negara itu untuk mengembalikan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (Calistung), sebelum mendorong keterampilan soft skill seperti kerja sama tim dan berpikir kritis.
Menteri Tehan menyampaikan hal itu dalam konferensi pendidikan pada Senin (10/12) sebelum menggelar pertemuan dengan para menteri pendidikan negara bagian pada akhir pekan.
"Masukan yang saya dapat dari kepala sekolah, guru, dan orang tua murid mengatakan kurikulum kita sangat padat dan perlu penyederhanaan, perlu back to basics," katanya.
"Pemerintahan PM Morrison berpandangan bahwa sistem pendidikan kita harus memastikan setiap anak didik mendapatkan dasar-dasar pendidikan yang tepat," ujarnya.
Menteri Tehan mengatakan jika anak didik tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, maka yang bersangkutan tidak bisa lanjut belajar. Dia mengutip ilmuwan Australia Alan Finkel yang meminta perlunya merampingkan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
Dr Finkel berpendapat upaya keras untuk mempelajari matematika akan jadi rentan jika murid selalu ditekankan 'soft skill' sebagai kunci kesuksesan.
"Saya tak mengkhawatirkan soft skill. Yang harus kita pastikan adalah menanamkan pemahaman dasar terlebih dahulu, yaitu keterampilan membaca dan berhitung," katanya.
Setelah itu, katanya, barulah materi pendidikannya diarahkan pada hal-hal seperti berpikir kritis, kerja sama tim, dan kemampuan mengevaluasi.
Menteri Tehan menyatakan akan meminta kesepakatan para menteri negara bagian untuk memperbarui Deklarasi Melbourne 2008 tentang Tujuan Pendidikan untuk Generasi Muda Australia. Dia berpendapat sudah waktunya meninjau kembali deklarasi ini dengan memasukkan pendidikan usia dini dan pendidikan tinggi.
"Sistem sekolah kita sangat baik, tetapi sistem di negara lain juga meningkat dan dalam banyak kasus melampaui kita," katanya.
Kinerja Australia dalam berbagai tes internasional mengalami penurunan tajam dalam dua dekade, diungguli negara-negara seperti Jepang, Kanada, dan Selandia Baru. Ketua Serikat Pekerja Pendidikan Independen Chris Watt sependapat bahwa kurikulum Australia terlalu luas, namun tidak yakin akan terjadinya perubahan.
"Kita terus mendengar mantra seperti back to basics, perlunya perubahan. Hal ini diulang-ulang sebagai slogan politik," ujarnya.
Beberapa tahun lalu sudah dilakukan upaya mengurangi beban kurikulum, namun menurut Watt, kalangan guru mengalami kesulitan untuk menerapkannya di ruang kelas. Asosiasi guru nasional AAAE tidak sependapat bahwa kurikulum saat ini terlalu padat.
"Masyarakat telah berubah sedemikian rupa sehingga back to basics tak akan memberi perspektif ke masa depan bagi murid-murid," kata Ketua AAAE Sherryl Saunders.
Dia mengakui kurikulum perlu memiliki mata pelajaran inti yang kuat. "Namun kita juga harus memastikan pendidikan ini luas dan mendalam," katanya.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika