REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri Cina secara tegas membantah 'fitnah' yang dituduhkan Amerika Serikat (AS) dan sekutu mereka. AS sebelumnya menuduh Beijing melakukan spionase dengan meretas lembaga-lembaga pemerintahan perusahaan-perusahaan mereka.

Cina dengan tegas meminta AS untuk menarik tuduhan tersebut. Negara Tirai Bambu ini juga meminta AS menarik dakwaan terhadap dua warga negara Cina.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, Cina tidak pernah berpartisipasi atau mendukung pencurian data komersial apa pun. Kemenlu justru menilai badan pemerintah AS yang merentas pemerintahan, perusahaan dan individu dari negara lain.

"Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki tindakan yang keliru ini dan berhenti menyebar fitnah yang berkaitan dengan keamanan internet," kata Kementerian Luar Negeri Cina, Jumat (21/12).

"Pihak AS membuat kritik yang tidak beralasan kepada Cina atas nama 'pencurian siber' adalah upaya menyalahkan orang lain sementara dirinya sendiri yang harus disalahkan dan ini menipu diri sendiri."

Baca juga, AS Sanksi Cina karena Beli Sukhoi dan Senjata Rusia.

Jaksa AS sedang menuntut dua warga negara Cina yang terhubung dengan badan intelijen Kementerian Keamanan Dalam Negeri Cina. Mereka ditahan atas tuduhan pencurian data rahasia lembaga pemerintahan Amerika dan perusahaan di seluruh dunia.

Jaksa menuduh Zhu Hua dan Zhang Shilong meretas Angkatan Laut AS, NASA, Departemen Energi AS dan puluhan perusahaan. Operasi ini menyasar kekayaan intelektual dan rahasia perusahaan yang diberikan kepada perusahaan Cina untuk digunakan dalam kompetisi yang tidak adil.

Jaksa AS mengatakan, dua orang yang mereka tuntut diketahui anggota kelompok peretas yang bernama APT 10. Mereka juga berkerja di perusahaan Cina di Tianjin yaitu Huaying Haitai Science and Technology Development Co.  

Inggris, Australia dan Selandia Baru juga bergabung dengan AS menyerang Cina dengan apa yang mereka sebut operasi pencurian kekayaan intelektual global.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, Inggris dan negara-negara lainnya juga membuat 'fitnah' dengan motif tersembunyi. Sebelumnya dikabarkan Hewlett Packard Enterprise (HPE) dan IBM termasuk dalam perusahaan-perusahaan yang diretas.

"Tidak ada negara yang menimbulkan ancaman terhadap perekonomian dan insfrastruktur siber terhadap negara kami selama dan seluas Cina, tujuan cina sederhana menggantikan AS sebagai negara adidaya dan menggunakan metode ilegal untuk meraihnya," kata Direktur FBI Chris Wray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika