REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Keamanan Negara Cina mengatakan Cina harus mengerahkan warganya untuk upaya anti-spionase termasuk membentuk saluran agar warga dapat melaporkan aktivitas mencurigakan. Kementerian juga mengusulkan agar memberikan penghargaan dan pujian bagi warga yang melakukanya.
Dalam unggahan di aplikasi kirim pesan WeChat, Selasa (1/8/2023) kementerian mengatakan harus didirikan sistem yang membuat "normal" bagi masyarakat berpartisipasi dalam upaya kontra-spionase. Kementerian Keamanan Negara mengawasi intelijen asing dan upaya anti mata-mata.
Seruan untuk mempopulerkan upaya anti-spionase massa ini mengikuti perluasan undang-undang kontra-spionase Cina yang berlaku bulan Juni lalu. Undang-undang itu melarang pengiriman informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kepentingan-kepentingan yang tidak disebutkan detailnya.
Perluasan undang-undang ini menjadi peringatan bagi Amerika Serikat (AS) yang mengatakan perusahaan-perusahaan asing di Cina dapat dihukum hanya karena melakukan aktivitas bisnis seperti biasa.
Revisi undang-undang mengizinkan pihak berwenang menggelar penyelidikan anti-spionase dengan mengakses data, peralatan elektronik dan informasi di properti pribadi.
Pada bulan Juli lalu Menteri Keamanan Negara Chen Yixin menulis dalam sebuah artikel di majalah hukum Tiongkok, keamanan politik adalah prioritas utama keamanan nasional, dan "inti" dari keamanan politik adalah keamanan sistem politik Cina.
"Yang paling mendasar adalah menjaga kepemimpinan dan posisi berkuasa Partai Komunis Cina dan sistem sosialis dengan karakteristik Cina," kata Chen.
Cina menangkap warga yang dicurigai melakukan spionase....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
