REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan kekuasaan bagi Sekretaris Pemerintah, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, dalam mengawasi aktivitas organisasi non-pemerintah (LSM) yang bekerja di Brasil. Keputusan sementara itu akan berakhir dalam 120 hari, kecuali diratifikasi oleh Kongres.
"Mengawasi, mengoordinasikan, memantau, dan menemani kegiatan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah di wilayah nasional," tulis perintah eksekutif itu.
Perintah yang ditandatangani pada Selasa (1/1) malam itu adalah bagian dari serangkaian langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintahan sayap kanan Bolsonaro di hari pertamanya berkuasa.
Jose Miguel Vivanco, Direktur Divisi Amerika dari Human Rights Watch, mengatakan perintah eksekutif terkait LSM itu dapat dilihat secara positif. Namun ia juga menyatakan keprihatinannya.
"Jika tujuan dari langkah itu adalah untuk memfasilitasi hubungan yang konstruktif antara kelompok masyarakat sipil internasional dan pemerintah pada tingkat tertinggi, itu akan menjadi langkah yang disambut baik," kata Vivanco.
Baca juga, Presiden Brasil Ingin Pindah Kedubes ke Yerusalem.
Namun, yang mengejutkan, adalah penggunaan istilah 'mengawasi' dan 'memantau', yang menunjukkan kurangnya pemahaman mendasar tentang peran independen imainkan entitas LSM dalam masyarakat terbuka dan demokratis.
Bolsonaro tidak memberikan alasan mengenai keputusannya itu. Namun ia mengatakan di Twitter bahwa LSM telah mengeksploitasi dan memanipulasi penduduk asli negara itu yang berjumlah sekitar 900 ribu jiwa. "Mari kita bersama-sama mengintegrasikan warga dan menghargai semua warga Brasil," tulisnya.
Bolsonaro adalah mantan kapten tentara dan kabinetnya penuh dengan mantan pejabat tinggi militer, termasuk Santos Cruz yang merupakan seorang pensiunan jenderal. Militer Brasil telah lama mempertimbangkan bahwa sumber daya yang kaya dari Amazon yang luas dan berpenduduk sedikit itu harus dilindungi dari kepentingan asing.