REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepala Eksekutif Afghanistan Abdullah Abdullah mengomentari keenganan Taliban melibatkan Pemerintah Afghanistan dalam perundingan damai. Menurutnya, bila sikap Taliban demikian, kesepakatan damai hanya akan menjadi mimpi belaka.

"Dalam setiap perjanjian damai, di mana hak-hak warga negara kami, yang telah diperoleh dengan banyak pengorbanan, tidak dihormati, kesepakatan itu adalah mimpi dan tidak akan pernah terjadi," kata Abdullah dalam sebuah pertemuan di Kabul pada Rabu (9/1).

Abdullah berbagi kekuasaan dengan Presiden Ashraf Ghani setelah kesepakatan politik yang dimediasi Amerika Serikat (AS) pada 2014 dan mengarah pada pembentukan pemerintahan koalisi. Menurut Abdullah,  Taliban belum menunjukkan perubahan sejak rezim keras mereka digulingkan oleh pasukan pimpinan AS tahun 2001.

"Kami belum melihat perubahan apa pun pada Taliban sejauh ini dan negara yang mendukung mereka, sayangnya juga tidak mengubah kebijakannya terhadap kami," ujar Abdullah, merujuk pada negara tetangga Pakistan yang telah dituding menyembunyikan para pemimpin Taliban.

Ia mengatakan Taliban telah sering mengutarakan bahwa kelompoknya tak lagi sama seperti masa lalu. Bahkan Taliban pernah menyatakan bahwa mereka telah belajar dan berusaha mendukung pemerintahan yang inklusif.

Baca juga, AS Siap Berunding dengan Taliban.

Namun hal itu tak dibuktikan secara konkret. Ketika Pemerintah Afghanistan telah bersedia melakukan perundingan damai, Taliban justru ingin berbicara dengan pihak lain, yakni AS. "Mereka melakukan ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah lemah atau tidak ada," ucap Abdullah.

Pernyataan Abdullah merupakan bentuk kekecewaan dan kegusarannya kepada Taliban yang menolak menyertakan Pemerintah Afghanistan dalam perundingan damai. Taliban menganggap musuh utamanya selama konflik 17 tahun di Afghanistan adalah AS. Sementara pemerintahan saat ini mereka anggap sebagai rezim boneka.

Taliban dan AS rencananya melakukan pertemuan di Doha, Qatar, pada Rabu (9/1). Namun Taliban membatalkannya karena ketidaksepakatan tentang keterlibatan para pejabat Afghanistan.

Ini kedua kalinya Taliban membatalkan pertemuan yang telah dijadwalkan secara sepihak. Sebelumnya mereka juga pernah melakukan hal serupa ketika hendak melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Perwakilan Taliban batal hadir karena Saudi mendesak agar perwakilan Pemerintah Afghanistan juga disertakan dalam pertemuan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika