Ahad 20 Jan 2019 09:16 WIB

Minta Bantuan karena tak Digaji, Pegawai AS Terancam Penjara

Pegawai pemerintah AS tidak digaji akibat shutdown pemerintahan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Capitol Dome difoto dari Capitol Visitors Center di Washington, Amerika Serikat. Shutdown yang dicanangkan pemerintah AS telah menimbulkan kekacauan. Ratusan ribu pegawai tidak tahu kapan akan digaji.
Foto: AP
Capitol Dome difoto dari Capitol Visitors Center di Washington, Amerika Serikat. Shutdown yang dicanangkan pemerintah AS telah menimbulkan kekacauan. Ratusan ribu pegawai tidak tahu kapan akan digaji.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Belum ada tanda-tanda shutdown pemerintah Amerika Serikat (AS) akan segera berakhir. Meski pada Sabtu (19/1) Associated Press melaporkan Presiden AS Donald Trump akan mengumumkan sesuatu yang besar tentang shutdown ini, tapi ratusan ribu pegawai pemerintah federal AS masih belum menerima upah mereka.

Beberapa pekerja federal AS membuat kampanye pengumpulan dana di situs GoFundMe. CNN Internasional, melaporkan para pekerja federal tersebut berharap masyarakat AS berkenan membantu mereka membayar tagihan. 
 
Kepada CNN, juru bicara GoFundMe Katherine Cichy lebih dari 1.500 kampanye dibuat untuk membantu para pekerja federal yang membutuhkan bantuan. Sejauh ini kampanye-kampanye itu sudah mengumpulkan dana sebesar 300 ribu dolar AS. 
 
Sayangnya para pekerja federal tersebut terancam melanggar undang-undang etika federal. Mereka bahkan dapat dipenjara karena melanggar United State Code atau kodifikasi dari semua Undang-undang Federal Amerika Serikat tentang gaji pejabat dan pekerja pemerintah. 
 
Dalam bagian yang berjudul "Bribery, Graft, and Conflicts of Interest" disebutkan pejabat atau pekerja pemerintah AS hanya boleh digaji oleh pemerintah AS. Mereka dilarang untuk mendapatkan penghasilan di luar dari gaji yang diberikan pemerintah. 
 
Intinya siapapun yang menerima gaji atau kontribusi apapun atau tambahan gaji sebagai kompensasi atas jabatan atau pekerjaan mereka di cabang pemerintah AS, di badan pemerintahan AS atau di Distrik Colombia, dari sumber manapun selain pemerintah AS telah melanggar hukum Amerika. Hal itu kecuali kontribusi tersebut berasal dari pemerintah negara bagian, daerah, atau kota.  
 
CNN mengatakan para pekerja federal tersebut dapat dihukum lima tahun penjara. Mereka juga dapat didenda sebesar 50 ribu dolar AS dari setiap pelanggaran yang mereka lakukan. 
 
Mantan Direktur Badan Etik Pemerintah AS Walter Shaub mengatakan maksud dari peraturan ini adalah menghindari konflik kepentingan pekerja federal. Shaub mengatakan jika masyarakat mengirim bantuan berupa uang kepada pekerja federal karena simpati mungkin diperbolehkan. Tapi jika karena mereka adalah pekerja federal itu yang melanggar hukum. 
 
"Sangat mungkin pemerintah akan memutuskan hal ini melanggar hukum, jadi secara pribadi saya tidak akan pernah melakukan hal ini saat saya masih di pemerintahan," kata Shaub kepada CNN.  
 
Banyak kampanye di GoFundMe dimulai pada awal bulan Januari setelah pekerja federal AS merasakan dampak dari shutdown. Banyak pekerja meminta bantuan untuk membayar uang cicilan atau kontrak rumah, membeli makanan , atau membeli popok anak-anak mereka. Mereka tidak akan mendapat jawaban dari pemerintah atas pertanyaan apakah kampanye yang mereka lakukan legal atau tidak. 
 
Shutdown sudah memasuki pekan kelima tapi perselisihan antara Trump dengan Ketua House of Representative yang berasal dari partai Demokrat, Nancy Pelosi tentang anggaran tembok perbatasan di Meksiko belum juga mereda. Kabarnya Trump akan memberikan pengumuman tentang shutdown dalam waktu dekat. 
 
Associated Press melaporkan salah satu pembantu di House of Representative mengatakan kini partai Demokrat sedang mempersiapkan anggaran jutaan dolar AS untuk merekrut hakim baru di perbatasan dan meningkatkan keamanan di pelabuhan yang menjadi pintu masuk kapal-kapal dari Meksiko. Tapi mereka tetap menentang pembangunan tembok perbatasan. 
 
Gedung Putih menolak memberikan rincian tentang apa yang akan diumumkan Trump. Tapi kabarnya Trump tidak akan memberlakukan status darurat nasional. Trump dikabarkan akan membuat kesepakatan baru yang dapat mengakhiri shutdown pemerintahan AS. 
 
Demokrat menawarkan tambahan anggaran sebesar 562 juta dolar AS untuk merekrut 75 hakim baru di imigrasi, serta 524 juta dolar AS untuk meningkatkan keamanan di pelabuhan pintu masuk kapal-kapal dari Meksiko seperti pelabuhan di di Calexico, California dan San Luis, Arizona.

Baca: Museum AS Gratiskan Tiket untuk Pegawai Terdampak Shutdown

 

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement