REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penutupan parsial pemerintahan atau dikenal dengan istilah shutdown masih membayangi Amerika Serikat (AS). Pendanaan pemerintah di sana akan habis pada Sabtu (30/9/2023). Jika Kongres AS gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk melanjutkan pendanaan pemerintah sebelum tengah malam pada Ahad (1/102023), shutdown bakal terjadi.
Waktu bagi Kongres AS untuk mengesahkan RUU pendanaan pemerintah dinilai sangat sempit. Oleh sebab itu, Kongres sedang mempertimbangkan RUU pendanaan jangka pendek atau dikenal dengan istilah continuing resolution (CR), untuk sementara. Cara terakhir ini biasanya digunakan untuk memberi waktu kepada para anggota Parlemen guna mencapai kesepakatan, sambil menghindari shutdown.
Kendati demikian, konferensi Partai Republik AS terpecah mengenai apa yang seharusnya ada di dalam CR. Mereka pun memperdebatkan tentang apakah CR atau RUU pendanaan jangka pendek diperlukan. Shutdown pemerintahan akan menimbulkan dampak luas bagi AS.
Jika shutdown terjadi, ratusan ribu dari sekitar 4 jutaan pegawai federal di AS bakal dirumahkan. Fasilitas atau layanan publik seperti pengadilan dan imigrasi akan berhenti beroperasi. Sementara itu, aparatur yang perannya penting, seperti polisi dan pengontrol lalu lintas udara, harus bekerja tanpa upah.
Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mengatakan, shutdown akan sangat memukul kalangan pekerja rentan. Dia mengambil contoh para pegawai kafetaria.
“Pekerja kafetaria adalah pekerja kontrak, dan para pekerja ini ketakutan, karena mereka mungkin tidak mendapatkan gaji kembali,” ujarnya, dilaporkan NBC News.
Juru Bicara Pentagon Sabrina Singh berharap Kongres dapat mencapai kesepakatan dan meloloskan RUU pendanaan pemerintah, sehingga shutdown dapat dihindari. Sebab saat ini Departemen Pertahanan AS hendak mengadakan pelatihan bagi pilot Ukraina agar dapat menerbangkan jet tempur F-16.
“Tentu saja, mungkin ada dampak terhadap pelatihan,” ujar Singh ketika ditanya apakah shutdown bakal mempengaruhi rencana pelatihan tersebut.
Dia mengungkapkan, dalam aktivitas pelatihan tersebut, Pentagon bakal merekrut pelatih sipil. Namun jika shutdown terjadi, para pelatih itu bakal dirumahkan.
"Anda akan memiliki calon pelatih yang, jika Anda tahu, tiga di antaranya katakanlah, adalah warga sipil dan mereka sedang cuti, dan Anda hanya memiliki satu orang yang merupakan personel militer, dan saya hanya memberi contoh, Anda 'Orang tersebut akan melakukan pekerjaan rekan-rekannya yang lain’,” kata Singh.
“Kami berharap Kongres dapat bekerja dan menemukan cara bipartisan dan bikameral untuk menghindari penutupan pemerintahan. Namun, masih ada perincian lebih lanjut yang sedang kami kerjakan mengenai dampak program tersebut,” ujar Singh.
Sementara itu, beberapa lembaga dan program, seperti program pangan SNAP dari Departemen Pertanian AS, memiliki cukup uang untuk tetap beroperasi selama beberapa pekan setelah shutdown. Namun, lembaga-lembaga tersebut telah memperingatkan bahwa mereka akan kehabisan uang tunai segera setelahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
