Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Cina Desak Pembicaraan Damai untuk Atasi Krisis Venezuela

Ahad 10 Feb 2019 08:32 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Krisis Politik Venezuela

Krisis Politik Venezuela

Foto: Republika
AS dan beberapa negara mengakui Guaido, sementara Rusia dan Cina menolak

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mendesak adanya pembicaraan damai untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Venezuela dan menyuarakan dukungannya bagi upaya masyarakat internasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Dilansir dari Anadolu Agency, Ahad (10/2), dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying menuturkan pihaknya percaya urusan Venezuela harus diselesaikan oleh rakyat Venezuela di bawah kerangka konstitusi, hukum, dan melalui dialog damai serta cara-cara politik.

Chunying juga menunjuk sebuah kelompok kontak internasional yang dipimpin PBB yang dibentuk pada Kamis lalu dan meminta para pihak untuk memainkan peran konstruktif.

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari lalu ketika Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang kemudian berujung pada pemboikotan oposisi. Ketegangan meningkat pada 23 Januari ketika Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido menyerukan protes baru pada Sabtu (26/1) kemarin yang menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan setelah sepekan protes massa sporadis. Putaran demonstrasi terakhir berlangsung pada Rabu kemarin. AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido, presiden Majelis Nasional, sebagai pemimpin sah Venezuela.

Namun Maduro menolak seruan mundur. Maduro menuduh AS mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. Tapi dia juga terbuka kemungkinan untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan pemilihan nasional yang baru.

Rusia dan China sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido, dan mengutuk campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Turki dan Iran juga menaruh perhatian pada Maduro.

Di sisi lain AS juga telah melakukan kampanye internasional untuk memberikan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro. Termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara Venezuela dan usaha patungan dengan mitra Nikaragua.

Maduro kemudian mengusulkan pemilihan awal untuk Majelis Nasional yang sebelumnya dijadwalkan digelar pada 2020. Usulan tersebut disampaikan Maduro pada Sabtu (2/2) waktu setempat.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA