REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pemimpin militer baru Sudan yang kedua bersumpah membersihkan semua rezim mantan presiden Omar al-Bashir. Ia juga ingin membebaskan pengunjuk rasa dalam upaya menenangkan para demonstran.
"Saya mengumumkan restrukturisasi lembaga-lembaga negara sesuai dengan hukum, dan berjanji memerangi korupsi dan mencabut rezim, serta simbol-simbolnya," kata Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dilansir dari laman RTE, Ahad (14/4).
Ia memerintahkan pembebasan semua tahanan yang dipenjara oleh pengadilan darurat khusus. Selain itu, dia juga memerintahkan pencabutan jam malam yang diberlakukan pekan ini.
Burhan mengambi alih pimpinan dewan militer transisi pada Jumat (12/4). Ini terjadi saat pendahulunya, Jenderal Awad Ibn Auf, pembantu dekat Bashir mundur.
Burhan berjanji akan mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan demonstran. Ia ingin menunjukkan pada pengunjuk rasa, bahwa dirinya bukan bagian dari rezim lama. Burhan berkomitmen secara nyata melakukan reformasi.
Ia juga menerima pengunduran diri Kepala Badan Intelijen, dan Kemanan nasional (NISS), Salah Abdallah Mohammed Salih atau Salih Ghosh. Salih mengawasi tindakan terhadap pengunjuk rasa dalam empat bulan demonstrasi.
Belasan pengunjuk rasa terbunuh selama menjalanan aksi protes. Selain itu, ribuan aktivis, pemimpin oposisi, dan jurnalis ditangkap.
Polisi mengatakan pada Jumat, 16 orang tewas dalam tembakan langsung di Khartoum. Ini terjadi saat agen NISS memimpin pertahanan terakhir untuk Bashir.
Di sisi lain, foto yang diterbitkan oleh kantor berita SUNA, menunjukkan, Burhan berbicara dengan para pemrotes di luar markas tentara pada Jumat. Ini terjadi sebelum ia diangkat ke jabatan tertinggi. Penduduk Khartoum bersuka cita saat Ibn Auf mengajukan pengunduran dirinya pada Jumat malam, hampir 24 jam setelah ia mengambil sumpah jabatan.
Asosiasi Profesional Sudan (SPA) yang terdiri dari dokter, guru dan insinyur, telah mempelopori protes nasional. Penyelenggara protes mendesak para demonstran tetap berjaga selama sepekan di luar markas tentara.
Ibnu Auf telah menjabat sebagai menteri pertahanan Bashir sampai kejatuhan presiden. Ia juga tetap di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) terkait pemberontakan etnis minoritas 2003 di wilayah Darfur.
Sementara Bashir berkuasa dalam kudeta militer pada 1989. Ia menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Sadiq al-Mahdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika