REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Dewan Militer Sudan yang baru mengumumkan akan menunjuk perdana menteri sipil dan kabinetnya tapi tidak untuk presiden. Penunjukan ini untuk membantu pemerintah setelah diktator Omar Hassan al-Bashir digulingkan.
Dilansir di The New York Times, Senin (15/4) juru bicara tentara Sudan Letnan Jendral Shamseldin Kibashi juga mengatakan dalam pidato pertama di televisi militer mulai memeriksa organisasi keamanan. Mereka juga akan mengizinkan pengunjuk rasa melakukan aksinya di luar markas militer di Khartoum.
Pernyataan ini muncul satu hari setelah pertemuan kedua antara tentara dengan penyelenggara unjuk rasa yang dilakukan selam berbulan-bulan. Protes yang akhirnya membuat Bashir digulingkan.
Pengumuman tersebut tidak memuaskan para pengunjuk rasa. Mereka menuntut pemerintahan yang baru sepenuhnya dikuasai rakyat sipil. Penyelenggara mendesak militer untuk 'segara dan tanpa syarat' menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi sipil.
Asosiasi Profesional Sudan yang memimpin unjuk rasa menggugah sembilan daftar poin permintaan terhadap Dewan Militer. Antara lain tuntutan terhadap siapa pun yang berada dibalik kudeta yang didukung kelompok Islam 1989, membekukan aset pejabat-pejabat Bashir dan memecat hakim dan jaksa agung.
Pemimpin militer baru Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.
Belum ada komentar dari tokoh-tokoh oposisi tentang pengumuman militer ini. Usai pembicaraan dengan militer, pemimpin oposisi Partai Kongres Sudan Omer el-Digair mengatakan kepada pengunjuk rasa tentang tuntutan-tuntutan mereka.
"Kami meminta restrukturisasi aparatur keamanan yang sekarang dan kami tidak butuh aparatus keamanan yang menahan dan menutup koran-koran," katanya.
Setelah kudeta, tentara menunjuk dewan militer. Mereka akan berkuasa lebih dari dua tahun sementara pemilihan umum akan digelar.
Militer mengakhiri rezim kekuaaan Bashir yang sudah 30 tahun dan kini ia menjadi tahanan rumah di Kharthoum. Para pengunjuk rasa khawatir militer yang didominasi orang-orang yang ditunjuk Bashir akan mempertahankan kekuasaan atau menunjuk diantara diri mereka sendiri untuk menggantikannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika