REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan Transisi Militer Sudan (TMC) memutuskan menunda pembicaraan dengan oposisi selama tiga hari. TMC juga membubarkan seluruh barikade yang dibentuk para pengunjuk rasa di Ibu Kota Khartoum, Kamis (16/5).
TMC mengkritik para demonstran karena dianggap menghalangi jalan-jalan serta jembatan di Khartoum. Meski demikian, tidak akan ada kekuatan atau kekerasan yang digunakan untuk membubarkan para peserta aksi protes tersebut.
Atas keputusan terbaru TMC, aliansi oposisi Sudan menyesalkan hal itu. Mereka juga mengatakan penangguhan pembicaraan dengan para pengunjuk rasa tak seharusnya terjadi dan menjadi keputusan yang harus disesalkan.
Gelombang demonstrasi nasional yang tak kunjung usai dalam empat bulan terakhir telah membuat mantan presiden Omar al-Bashir mengundurkan diri dari jabatannya. Ia yang telah memimpin Sudan sejak 1989 melalui sebuah kudeta militer pernah mendapat tuntutan dari Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) setelah aksinya mengerahkan pasukan militer di Darfur, Sudan Barat, di mana konflik berlangsung di wilayah itu sejak 2003.
Pascapengunduran diri al-Bashir, dibentuklah dewan tranisisi militer yang dikepalai Jenderal Ibn Auf, yang saat itu juga menjabat sebagai menteri pertahanan Sudan. Dia mengatakan dewan militer akan memimpin pemerintahan selama dua tahun. Selain itu, Ibn Auf memberlakukan jam malam dan memutuskan menangguhkan konstitusi.
Rakyat Sudan tak dapat menerima hal itu karena dianggap tak sejalan dengan semangat reformasi yang mereka suarakan. Di sisi lain, mereka memandang Ibn Auf sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan al-Bashir. Rakyat Sudan pun melanjutkan aksi demonstrasinya. Mereka bersumpah tidak akan berhenti melakukan aksi protes hingga semua tuntutannya terpenuhi.
Gelombang desakan akhirnya membuat Ibn Auf memutuskan mundur dari posisinya sebagai kepala dewan transisi militer. Jabatan tersebut hanya dia emban selama sehari, kemudian diserahkan kepada Letjen Abel Fattah Burhan. Saat ini, Burhan sedang berupaya memenuhi semua tuntutan rakyat Sudan, termasuk membersihkan pemerintahan dari tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari rezim al-Bashir.
Meski demikian, rakyat Sudan terus menggelar aksi demonstrasi dan turun ke jalan-jalan di negara itu. Mereka tetap menuntut agar TMC segera mengadakan pemilihan presiden yang bebas dan menyerahkan kekuasaan terhadap pemerintah sipil yang terpilih.
TMC akhirnya mengumumkan pada awal pekan ini telah mencapai kesepakatan dengan oposisi mengenai struktur pemerintahan utama di negara itu atau sebagai optoritas transisi Sudan saat ini. Selain itu, durasi masa transisi kepemimpinan juga telah diputuskan, yakni berlangsung selama tiga tahun, dengan enam bulan pertama dilakukan sebaik-baiknya untuk mencapai perdamaian di dalam negeri.
Namun, hanya beberapa saat kemudian, kelompok bersenjata menyerang para pengunjuk rasa di salah satu lapangan di Khartoum. TMC mengeluarkan pernyataan yang menuding ada pasukan dari pihak ketiga yang berada di balik insiden itu untuk mencoba mengganggu perjanjian yang dicapai dengan oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika