Lembaga survei utama di Australia menjadi sorotan setelah "kesimpulan" mereka mengenai pemenang di Pemilihan Umum Australia, Sabtu kemarin (18/05) ternyata keliru dan meleset.
Lembaga Survei Pun Keliru:
- Lembaga survei utama di Australia keliru memprediksi hasil Pemilu 18 Mei 2019
- Kini mereka dituntut lebih transparan dan memperbaiki pengolahan data surveinya
- Pengelola survei mengakui butuh waktu untuk "mengetahui" apa yang terjadi
Hasil Pemilu di Australia yang mengantarkan Scott Morrison dari Partai Liberal kembali ke tampuk kepemimpinan Perdana Menteri mengejutkan semua pihak.
Sebelum Pemilu, sejumlah lembaga survei ternama seperti Newspoll, Ipsos, Essential, YouGov Galaxy dan Roy Morgan "menjagokan" Partai Buruh (ALP) yang diprediksi akan mengambilalih pemerintahan dari tangan partai Koalisi Liberal dan Nasional.
Angka yang mereka rilis, jika dikombinasikan adalah 51,7 persen untuk kemenangan ALP dan 48,3 persen untuk Koalisi - untuk perhitungan suara dua partai (two-party preferred vote).
Bahkan, lembaga-lembaga survei yang selalu mengandalkan dalih "metode akademis" ini telah sejak Agustus 2018 memprediksi kemenangan oposisi ALP yang akan mendudukkan Bill Shorten sebagai Perdana Menteri menggantikan Scott Morrison.
Namun faktanya, ALP menderita kekalahan telak - terutama karena faktor Dapil-dapil di negara bagian Queensland yang disapu bersih oleh Koalisi, status quo di Australia Barat, serta hasil yang kurang menggembirakan di Victoria.
Kekeliruan terbesar para lembaga survei yaitu memprediksi "perolehan suara pertama" (primary vote) Partai Koalisi. Bandingkan selisih kekeliruan ini antara 51-49 persen untuk ALP dengan hasil Pemilu 57-43 persen untuk Koalisi.
Lembaga survei memang memprediksi dari 30 Dapil di Queensland kemungkinan akan dimenangkan Koalisi, namun tidak satu pun yang memprediksi ALP akan menderita kekalahan besar di sana. Sejauh ini oposisi diperkirakan hanya memenangkan maksimal 6 Dapil.
Dirut YouGov Galaxy David Briggs kepada media setempat menjelaskan kondisi ini merupakan "rekor terburuk" para lembaga survei di Australia.
"Ini belum pernah terjadi di Australia. Kita telah melihat kekeliruan lembaga survei di AS, Inggris dan negara lainnya, namun belum pernah terjadi di sini. Baru sekarang ini," kata Briggs.
Dia mengaku perusahaan surveinya akan memeriksa secara seksama mengapa mereka membuat kekeliruan namun tidak akan terburu-buru.
Sementara Direktur Ipsos Australia Jess Elgood menjelaskan, pihaknya akan butuh waktu untuk memahami apa yang terjadi.
Bukan fenomena Shy Tory
Namun Elgood membantah terjadinya "Shy Tory" - fenomena ilmu survei politik yang merujuk pada responden yang berbohong kepada petugas survei mengenai pilihan mereka.
Fenomena "Shy Tory" menjadi salah satu contoh klasik kekeliruan lembaga survei, ketika John Major memenangkan Pemilu Inggris di tahun 1992.
"Kami akan memeriksa kembali data untuk mencari apakah ada hal yang terlupakan," katanya.
Seorang analis survei Kevin Bonham kepada media setempat menjelaskan sebenarnya ada "pola yang bermasalah" sepanjang masa kampanye, dimana sebanyak 16 survei semuanya menempatkan ALP pada angka 51 dan 52 persen.
Dia meminta perusahaan survei politik ini lebih transparan mengenai angka-angka yang mereka rilis. Dia juga membantah terjadinya peralihan suara (swing) ke Koalisi di menit-menit terakhir.
Menurut mantan bos lembaga survei Newspoll, Martin O'Shannessy menyebut kekeliruan ini bersumber dari "perubahan perilaku responden dalam penggunaan telepon".
"Alasan mengapa kini sangat sulit melakukan polling melalui telepon adalah karena buku telepon sudah tidak eksis lagi," katanya kepada ABC.
"Tidak semua orang memiliki telepon rumah dan nomor-nomor telepon yang terpublikasi tidak lengkap," tambahnya.
Menurutnya, saat masih bersamaNewspoll di tahun 2015, perusahaannya saat itu masih menggunakan probability sampling, yaitu sampel acak dari nomor telepon di seluruh Australia.
Sementara itu, Antony Green, analis Pemilu ternama di ABC, mengatakan saat ini lembaga survei lebih menggunakan nomor telepon genggam dan robocalls.
"Terjadi penurunan respon dari responden serta terjadi pula penurunan kualitas data," jelasnya.
Data medsos lebih valid?
Seorang pakar pengolahan data dari Griffith University, Professor Bela Stantic, telah membuat prediksi yang berbeda dengan kebanyakan lembaga survei ternama.
Ia telah menyimpulkan bahwa Scott Morrison akan terpilih kembali sebagai PM Australia.
Prof Stantic sebelumnya juga memprediksi bahwa Donald Trump akan mengalahkan Hillary Clinton serta Brexit akan dimenangkan orang Inggris yang ingin keluar dari Uni Eropa
"Saya mampu menilai opini masyarakat melalui media sosial mereka. Lembaga survei hanya mengandalkan jumlah sampel yang kecil," jelasnya kepada ABC.
"Saya hanya perlu berhati-hati untuk tidak menggunakan fake news," tambah Prof Stantic.
Melalui riset independen yang dia lakukan, Prof Stantic menganalisis 2 juta komentar di medsos yang dikaitkan dengan "kata kunci" dan memprediksi ALP tidak akan memenangkan kursi di Dapil-dapil utama.
Sudah satu dekade terakhir para penyelenggaran survei politik berusaha melobi pemerintah Australia untuk mendapatkan akses ke Database Terpadu (IPND) yang memuat seluruh nomor telepon penduduk.
Namun akses tersebut tiak diberikan kepada lembaga survei.
Karena itu, menurut Antony Green, akan semakin sedikit survei dilakukan dalam pemilu-pemilu di Australia berikutnya.
Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika