Tindakan Kepolisian Federal Australia (AFP) pekan ini menggeledah kantor ABC di Sydney, serta rumah seorang jurnalis terkait pemberitaan, terus menuai kecaman. Pemimpin ABC menyebut tindakan itu sebagai intimidasi.

"Dalam pembicaraan saya dengan Menteri Komunikasi, Keamanan Siber dan Seni, Paul Fletcher kemarin, saya menyatakan penggeledahan itu dalam bentuknya dan tujuan informasi yang ingin dicari, jelas-jelas didesain untuk mengintimidasi," ujar Chair ABC Ita Buttrose, Jumat (7/6/2019).

Ita Buttrose yang belum lama dipilih memimpin ABC juga meminta jaminan kepada Menteri Fletcher agar tidak ada lagi penggeledahan terhadap kantor ABC. Namun menteri tersebut menolak memberi jaminan.

Sebagai Chair ABC dia menegaskan akan melawan segala upaya memberangus lembaga penyiaran nasional serta upaya mengganggu tanggung jawab ABC terhadap rakyat Australia.

Petugas AFP bersama tenaga TI mendatangi kantor ABC di Sydney hari Rabu (5/6/2019) berbekal surat perintah pengadilan untuk mencari bukti-bukti terkait pemberitaan Afghan Files.

Pemberitaan itu disiarkan tahun 2017 oleh ABC, mengutip bocoran dokumen Departemen Pertahanan, menyoroti tuduhan kejahatan perang yang dilakukan tentara Australia di Afghanistan.

Surat perintah pengadilan itu memberi kewenangan luas kepada AFP untuk melihat, menyita, mengedit atau menghancurkan setiap dokumen yang dianggap relevan.

Sehari sebelumnya polisi juga menggeledah rumah jurnalis News Corp Annika Smethurst di Canberra. Polisi menyatakan kedua penggeledahan ini tidak terkait satu sama lain.

Photo: Petugas Kepolisian Federal Australia (AFP) menggeledah sistem komputer ABC untuk mencari bukti-bukti terkait pemberitaan kasus Afghan Files. (Twitter: John Lyons @TheLyonsDen)

Penggeledahan di kediaman Annika dilakukan polisi dengan membongkar laci-laci dapur, oven, tempat sampah, bahkan lemari pakaian dalam.

"Begini contoh yang terjadi ketika pemerintah menganggap dirinya tidak akan dimintai pertanggungjawaban," ujar Claire Harvey, boss Annika di media The Sunday Telegraph.

"Seluruh organisasi media kini harus waspada dengan apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya kepada ABC.

Di kantor ABC, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sistem komputer ABC, dan mengambil sejumlah dokumen, sebagaimana disampaikan kepala unit jurnalisme investigasi ABC John Lyons.

Lyons yang selama penggeledahan itu melakukan live-tweet untuk setiap pergerakan petugas AFP, menyebutkan

"Sejauh ini tiga pakar digital forensik AFP tidak memainkan peran besar. Saya curiga peran mereka hanya mengecek bahwa ABC telah mengunduh setiap email dan dokumen yang sesuai kata kunci. Kata kunci populer di ruangan ini yaitu "Oakes", "Clark", serta "Afghan"," ujar Lyons dalam postingannya dari ruangan penggeledahan.

Afghan Files ditulis oleh wartawan ABC "Dan Oakes" dan "Sam Clark".

Lyons yang juga editor eksekutif ABC News menyatakan "Duduk di ruangan ini menyaksikan polisi menggunakan komputer organisasi media untuk mencari segala sesuatu terkait pemberitaan yang sah, membuat saya berpikir: hal ini buruk, menyedihkan dan berbahaya bagi sebuah negara dimana kita telah begitu lama menghormati dan menerima begitu saja pers bebas".

Di bagian lain postingannya di akun Twitter @TheLyonsDen, Lyons membeberkan bagaimana dalam aksi penggeledahan itu digunakan layar lebar untuk memilah 9214 dokumen yang relevan dan tak relevan dengan apa yang dicari polisi.

Pada sekitar Pukul 15:07 hari Rabu sore, Lyons kembali memposting: "Mereka meminta pintu-pintu ditutup. (Entah mengapa mereka belum mengusir saya jadi saya akan bertahan selama mungkin di sini). Situasi ini sangat aneh. Saya duduk bersama 6 petugas AFP yang melakukan penggeledahan dan tampaknya membaca postingan saya".

Selama proses yang berlangsung sekitar 8 jam itu, menurut laporan Lyons, terlihat bagaimana polisi memeriksa satu persatu dokumen yang mereka dapatkan dari sistem komputer ABC.

Tindakan AFP ini dikecam lembaga penyiaran publik Inggris BBC.

"Penggeledahan polisi terhadap mitra kami ABC merupakan serangan terhadap kebebasan pers," kata BBC.

"Ketika media semakin tidak bebas di seluruh dunia, sangatlah mengkhawatirkan apabila lembaga penyiaran publik dijadikan target karena menjalankan tugasnya melaporkan kepentingan masyarakat," demikian ditambahkan.

Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) juga menyayangkan tindakan polisi ini sebagai "pola baru" serangan terhadap kebebasan pers serta upaya intimidasi terhadap jurnalis.

Seorang wartawan CNN Ben Stelter menyebut kewenangan yang diberikan pengadilan kepada AFP sangatlah mengkhawatirkan.

"Kita nyaris tak pernah melihat hal seperti ini di negara demokrasi seperti Australia," ujarnya.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika