REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM, SUDAN – Puluhan mahasiswa pada Senin (24/6) melakukan demonstrasi menuntut agar Dewan Militer yang menggulingkan mantan presiden Sudan, Omar al-Bashir menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil di Khartoum, Sudan. Namun, aksi itu dibubarkan secara paksa oleh pasukan keamanan Sudan dengan menggunakan kekerasan.
Dilansir dari Reuters, seorang saksi mata yang tidak disebutkan namanya mengatakan, para demonstran berkumpul di depan Universitas Ribat Nasional di kawasan Burri, dekat Kementerian Pertahanan. Tetapi, pasukan keamanan dengan cepat mengejar para demonstran dan memukuli mereka dengan tongkat.
Aksi pada Senin itu merupakan aksi pertama yang dilakukan siang hari. Beberapa hari sebelumnya, sejumlah aksi protes pun telah terjadi di Khartoum dan ibukota negara bagian lainnya pada malam hari sejak pasukan keamanan juga membubarkan secara paksa aksi di luar Kementerian Pertahanan pada 3 Juni 2019 lalu. Saat itu, pembubaran paksa mengakibatkan puluhan demonstran meninggal dunia.
Perundingan antara militer dan aliansi oposisi menjadi kacau setelah aksi protes sejumlah mahasiswa dibubarkan. Kedua belah pihak tersebut pun telah berselisih selama beberapa pekan terkait apakah warga sipil atau militer yang akan mengendalikan kedaulatan baru untuk memimpin Sudan dalam pemilihan. Setelah militer menggulingkan dan menahan Bashir pada 11 April 2019 lalu.
Perdana Menteri Etiophia dan Uni Afrika (AU), Abiy Ahmed pun telah mengupayakan untuk menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang berselisih tersebut. Dewan militer menolak proposal Ethiopia pada Ahad yang disetujui koalisi oposisi sehari sebelumnya. Namun, pada dasarnya menyetujui rencana AU.
Sementara itu, kelompok yang melakukan protes dengan tegas, Asosiasi Profesional Sudan mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Dewan Militer secara sistematis berusaha untuk merusak keuntungan revolusi dengan menghancurkan kebebasan berekspresi dan dengan keras membubarkan aksi protes yang mereka lakukan. Kelompok tersebut juga menyebut akan terus meningkatkan protes dan mengorganisir massa secara besar-besaran pada 30 Juni 2019.
Perselisihan yang berkepanjangan itu menyangkut kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi bagi Sudan di bawah kepemimpinan Bashir. Hal itu terjadi terkait dugaan dukungannya bagi kelompok-kelompok militan dan perang saudara di Darfur.
Pihak oposisi menuduh Dewan Militer memerintahkan pembubaran secara paksa terhadap aksi demonstrasi dan menginginkan penyelidikan internasional. Dewan Militer pun mengklaim pihaknya telah menahan beberapa petugas keamanan yang dianggap bertanggungjawab terkait kekerasan terhadap massa aksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
