REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Demonstran Hong Kong bubar pada Kamis pagi (27/6) setelah enam jam mengepung markas besar kepolisian kota. Dilansir dari Straits Times, Kamis (27/6), ribuan demonstran mengepung gedung Kepolisian Hong Kong di Wan Chai setelah menghadiri rapat umum yang lebih besar di dekatnya.
Mereka menyampaikan keluhan tentang pemerintah setempat dan RUU yang sekarang ditangguhkan akan memudahkan ekstradisi ke Cina. Sejumlah pengunjuk rasa yang berada di jam-jam subuh telah pergi. Surat kabar South China Morning Post menyatakan, mereka pergi setelah diadang oleh polisi dengan kerusuhan sekitar pukul 04.00.
Ada beberapa saat yang menegangkan di malam hari ketika beberapa demonstran memblokir jalan-jalan, merusak bagian luar gedung dengan slogan-slogan yang mengkritik polisi dan membuat petugas dibarikade di dalam. Protes dengan pengepungan kedua markas besar polisi dalam waktu kurang dari sepekan menunjukkan kegagalan Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk menghentikan kerusuhan hampir dua pekan setelah menangguhkan RUU ekstradisi kontroversialnya.
Undang-undang tersebut telah membantu menyatukan oposisi di bekas jajahan Inggris. Kemudian menarik ratusan ribu orang ke jalan-jalan dan menggambarkan sumber kelemahan domestik bagi Presiden Cina Xi Jinping saat dia bersiap untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Osaka, Jepang.
Selain menuntut penarikan lengkap RUU itu, para pengunjuk rasa ingin Lam mengundurkan diri dan menjatuhkan dakwaan terhadap demonstran yang ditangkap selama bentrokan polisi di luar kompleks legislatif 12 Juni. Polisi melepaskan gas air mata dan peluru karet untuk mengendalikan apa yang mereka sebut sebagai situasi kerusuhan. Ini setelah beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu bata, benda-benda lain dan mencoba menyerbu gedung.
Sebelumnya pada Rabu, penentang undang-undang mengirimkan surat ke konsulat G-20 lokal mendesak intervensi global dan berkumpul di Edinburgh Place untuk "G-20 Free Hong Kong". Nathan Law (25 tahun), seorang mantan anggota parlemen dari partai Demosisto, mengatakan dalam sebuah pidato bahwa orang-orang Hong Kong ingin komunitas internasional memperhatikan pelanggaran Beijing atas kebebasan mereka.
"Sebagai bagian dari dunia bebas, kami bersatu melawan rezim komunis Cina," katanya.
Perwakilan dari penyelenggara protes Front Hak Asasi Manusia Sipil (CHRF) membaca dari manifesto kelompok dan meminta kerumunan meneriakkan slogan-slogan dalam bahasa-bahasa di beberapa negara G-20, dimulai dengan bahasa Jepang. Saat rapat umum selesai, mereka meminta kerumunan mengangkat senter dan lampu telepon mereka.
"Bebaskan Hong Kong, demokrasi sekarang! Tarik hukum kejahatan!" orang-orang meneriakkan ketika lautan cahaya menyala. Mereka bernyanyi bersama versi Cina dan Inggris "Do You Hear the People Sing?" dari musikal "Les Miserables," salah satu lagu tidak resmi gerakan protes. CHRF menyatakan tidak memiliki estimasi ukuran kerumunan.
Kun Chan, seorang siswa (16), mengatakan dia percaya itu hanya masalah waktu sebelum undang-undang ekstradisi disahkan. "Saya tahu jumlah orang di sini sangat penting untuk membiarkan negara-negara lain seperti Inggris dan AS membantu kami memerangi Cina," ucap Chan.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Cina menegaskan kembali oposisi negara itu pada Rabu untuk setiap diskusi tentang Hong Kong selama G-20, mengatakan Beijing tidak akan mentoleransi campur tangan asing pada urusan dalam negerinya.
Pejabat tertinggi kedua Hong Kong, Kepala Sekretaris Matthew Cheung, membela penanganan Lam terhadap kontroversi tersebut. Kepala eksekutif dianggap telah membuat permintaan maaf yang tulus dan menekankan dengan tegas pemerintahan saat ini akan terus melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
