REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Berdasarkan keterangan dari Otoritas Bandara Hong Kong menangguhkan semua penerbangan yang tersisa karena protes pro-demokrasi yang sedang berlangsung di terminalnya, Senin (12/8).
"Selain penerbangan keberangkatan yang telah menyelesaikan proses check-in dan penerbangan kedatangan yang sudah menuju ke Hong Kong, semua penerbangan lainnya telah dibatalkan untuk sisa hari ini," kata otoritas bandara dalam sebuah pernyataan, dilansir Aljazirah, Senin (12/8).
Pihak berwenang menyatakan mereka menangguhkan penerbangan yang berangkat dan tiba di salah satu pusat perjalanan tersibuk di dunia. Hal ini disebabkan ribuan pemrotes memasuki ruang kedatangan untuk menggelar demonstrasi.
"Operasi bandara di Bandara Internasional Hong Kong telah sangat terganggu akibat sejumlah besar publik di bandara hari ini," kata pernyataan itu.
Disebutkan lalu lintas di jalan menuju bandara sangat padat dan tempat parkir penuh. "Masyarakat disarankan tidak datang ke bandara," ujar pernyataan itu.
Otoritas bandara mengatakan semua penumpang disarankan meninggalkan bandara sesegera mungkin. Media lokal juga melaporkan staf bandara telah diminta meninggalkan bandara sesegera mungkin, termasuk maskapai besar seperti Cathay dan Hong Kong Airlines.
Koresponden Aljazirah, Rob McBride mengatakan, lebih dari 5.000 pemrotes dilaporkan turun ke bandara. "Ada rasa marah di sini, polisi telah menggunakan tongkat mereka, mereka telah menembakkan gas air mata. Ada rasa marah yang oleh beberapa orang sebut sebagai kebrutalan polisi. Para pemrotes telah sepenuhnya mengambil alih terminal," kata McBride.
Adapun protes di pusat keuangan Asia tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa pekan terakhir, kekerasan telah meningkat baik oleh pihak berwenang maupun sekelompok kecil pemrotes radikal, yang melemparkan batu bata dan lainnya ke arah garis polisi.
Pemerintah sejauh ini merespons dengan mengerahkan semakin banyak kekuatan oleh polisi. Hal ini juga membangkitkan kemarahan publik, dan ketidakpercayaan yang semakin besar pada saat krisis.
Protes itu awalnya dipicu sebagai tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pemerintah yang akan memungkinkan transfer tahanan ke China. Akan tetapi segera melonjak ke gerakan yang lebih besar menuntut lebih banyak demokrasi di wilayah semi-otonomi China. Kepala Eksekutif Carrie Lam telah menyatakan RUU tersebut telah mati.
Para pengunjuk rasa menuntut berbagai hal, termasuk penarikan penuh RUU itu, amnesti bagi semua demonstran yang ditangkap sehubungan dengan kerusuhan, pencabutan karakterisasi pemerintah atas protes sebagai 'kerusuhan', penyelidikan independen terhadap tuduhan penggunaan kekuatan oleh polisi dan hak pilih universal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
