REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Demonstran berpakaian hitam membanjiri bandara internasional Hong Kong, Senin (12/8). Otoritas Bandara meminta seluruh penumpang meninggalkan bandara secepatnya.
"Semua penumpang disarankan meninggalkan gedung terminal sesegera mungkin," kata otoritas bandara kota itu dalam sebuah pernyataan.
Lalu lintas ke dan dari bandara sangat terpengaruh. Pihak berwenang menyatakan jalan menuju bandara macet dan tempat parkir penuh.
Hong Kong telah menangguhkan semua penerbangan yang tersisa pada Senin karena protes pro-demokrasi yang sedang berlangsung di terminalnya. "Operasi bandara di Bandara Internasional Hong Kong telah sangat terganggu semua penerbangan telah dibatalkan," ujar pernyataan itu.
Pada saat yang sama seorang pejabat China di Beijing memperingatkan tanda-tanda terorisme muncul. Surat kabar Global Times melaporkan, polisi Bersenjata Rakyat China (PLA) juga berkumpul di kota tetangga Shenzhen untuk latihan.
Polisi Hong Kong menyatakan pada konferensi pers sekitar 5.000 aktivis yang menempati aula kedatangan bandara untuk hari keempat pergi ke daerah keberangkatan dan menyebabkan gangguan. Namun, polisi menolak mengatakan apakah mereka akan bergerak mensterilkan seluruh demonstran dari bandara.
Sebagian besar pengunjuk rasa muda meneriakkan slogan-slogan, seperti "Bebaskan Hong Kong!". Kemudian dengan sopan mendekati para pelancong dengan selebaran yang menjelaskan tuntutan mereka dan menjelaskan kerusuhan.
Sebuah asosiasi global, Airports Council International (ACI) menyatakan, bandara ini merupakan kargo udara tersibuk di dunia dan ke delapan tersibuk oleh lalu lintas penumpang. Adapun protes di pusat keuangan Asia tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa pekan terakhir, kekerasan telah meningkat baik oleh pihak berwenang maupun sekelompok kecil pemrotes radikal yang melemparkan batu bata dan lainnya ke arah garis polisi.
Protes itu awalnya dipicu sebagai tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pemerintah yang akan memungkinkan transfer tahanan ke China. Akan tetapi segera melonjak ke gerakan yang lebih besar menuntut lebih banyak demokrasi di wilayah semi-otonomi China. Kepala Eksekutif Carrie Lam telah menyatakan RUU tersebut telah mati.
Para pengunjuk rasa menuntut berbagai hal, termasuk penarikan penuh RUU itu, amnesti bagi semua demonstran yang ditangkap sehubungan dengan kerusuhan, pencabutan karakterisasi pemerintah atas protes sebagai 'kerusuhan', penyelidikan independen terhadap tuduhan penggunaan kekuatan oleh polisi, dan hak pilih universal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
