Selasa 13 Aug 2019 16:20 WIB

Demonstran Kembali Duduki Bandara Hong Kong

Pengunjuk rasa mengenakan tanda berwarna hitam sebagai oposisi.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah
Antrean penumpang mengular di terminal kedatangan di Bandara Internasional Hong Kong di Hong Kong akibat aksi protes, Senin (12/8).
Foto: AP Photo/Vincent Thian
Antrean penumpang mengular di terminal kedatangan di Bandara Internasional Hong Kong di Hong Kong akibat aksi protes, Senin (12/8).

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Ratusan pemrotes pro-demokrasi menggelar unjuk rasa baru di bandara Hong Kong, Selasa (13/8). Demonstrasi dilakukan sehari setelah unjuk rasa besar-besaran, yang membuat penutupan di pusat perjalanan internasional yang sibuk.

Dilansir Channel News Asia pada Selasa, hanya segelintir pengunjuk rasa yang bertahan sepanjang malam dan penerbangan dilanjutkan di bandara saat dini hari. Tetapi pada sore, beberapa ratus demonstran telah kembali, menanggapi seruan untuk unjuk rasa baru.

Baca Juga

Pengunjuk rasa mengenakan tanda berwarna hitam sebagai oposisi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sekarang ditangguhkan. RUU tersebut  memungkinkan ekstradisi ke Cina, tetapi berubah menjadi seruan yang lebih luas untuk kebebasan demokratis.

Mereka meneriakkan "Solidaritas dengan Hong Kong, Solidaritas dengan Kebebasan", saat para penumpang berebut mengejar jadwal penerbangan yang dijadwal ulang, dengan membawa barang bawaan mereka melewati bandara. Beberapa dari mereka memasuki ruang keberangkatan, menghalangi pintu masuk ke konter check-in.

Otoritas Bandara Hong Kong (AA) menghentikan penerbangan ke dan dari bandara pada Senin. Ini disebabkan gangguan dari demonstran anti-pemerintah yang telah secara damai menduduki aula kedatangan dari Jumat.

Operasi dilanjutkan kembali Selasa pagi, tetapi ada sejumlah penerbangan yang menumpuk kemungkinan ada yang ditunda atau dibatalkan. Protes yang semakin keras telah membuat pusat keuangan Asia ke dalam krisis politik dalam beberapa dasawarsa. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah pusat di Beijing.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement