REPUBLIKA.CO.ID, DIYARBAKIR— Pemerintah Turki mencopot wali kota yang pro Partai Kurdi. Tidak hanya itu, Turki juga mengganti mereka dengan pejabat negara di tiga kota tenggara serta menahan sedikitnya 400 orang pada Senin (19/8). Keempat ratus orang itu dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok militan.
Menjelang pemilihan daerah di seantero negeri pada Maret lalu, Presiden Tayyip Erdogan, memperingatkan langkah semacam itu terhadap pejabat terpilih jika mereka diketahui memiliki koneksi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang beraliran militan.
Wali kota di Diyarbakir, Mardin dan Van, kota-kota besar di tenggara Kurdi, dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk keanggotaan organisasi teroris dan menyebarkan propaganda kelompok teroris.
"Demi kepentingan investigasi, mereka sementara dicopot dari jabatan mereka sebagai tindakan pencegahan," kata pernyataan Kementerian Dalam Negeri Turki, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin. Wali kota yang dimaksud yaitu Wali Kota Diyarbakir, Selcuk Mizrakli, Wali Kota Mardin, Ahmet Turk, dan Wali Kota Van Bedia, Ozgokce Ertan.
CNN Turki memperlihatkan polisi sedang menyegel kantor pusat kota di Diyarbakir dengan penghalang logam, sementara kendaraan meriam air dan polisi antihuru hara disiagakan di luar gedung.
Kementerian Dalam Negeri mengatakan di Twitter bahwa polisi menahan 418 orang di 29 provinsi dalam penyelidikan yang menargetkan para tersangka yang memiliki hubungan dengan kelompok militan PKK.
Pencopotan wali kota mengulangi pemecatan puluhan wali kota pada 2016 atas tuduhan yang sama, yang merupakan bagian dari pembersihan yang dimulai setelah kudeta gagal.
Hampir 100 wali kota dan ribuan anggota partai dipenjara dalam tindakan keras yang mengundang keprihatinan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Menjelang pemilihan Maret lalu, Menteri Dalam Negeri, Suleyman Soylu, mengatakan 178 kandidat pemilu saat ini sedang diselidiki atas dugaan memiliki hubungan dengan PKK.
Erdogan pada waktu itu memperingatkan bahwa wali kota Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi dapat kembali diberhentikan jika mereka, seperti para pendahulu mereka, dianggap memiliki ikatan dengan kalangan militan.
Erdogan sering menuduh HDP punya kaitan dengan PKK, yang dituduh sebagai kelompok teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. HDP menolak tuduhan tersebut.
PKK pernah melancarkan pemberontakan pada 1984, mengakibatkan lebih dari 40 ribu orang meninggal dunia dalam konflik tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
